JAKARTA - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga mempersoalkan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dan 31 bupati/wali kota yang mendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf. Juru bicara BPN Prabowo-Sandi, Andre Rosiade menyebut selama kepala daerah yang mendukung Jokowi tidak pernah diproses hukum.

"Bukan cuma di Jawa Tengah tapi dimana-mana kepala daerah mendukung Pak Jokowi di kampung saya saja ada 12 kepala daerah yang mendukung Pak Jokowi di Sumatera Barat. Aman-aman saja (tidak diproses hukum)," ucap Andre kepada wartawan, Senin (28/1/2019).

"Di berbagai daerah banyak yang deklarasi, bahkan di Istana kepala daerah yang baru dilantik masih pakai baju pelantikan, mereka aman-aman saja," imbuh dia.
Ganjar mengundang 31 kepala daerah dari PDIP dan partai koalisi di Hotel Alila, Solo, Sabtu (26/1). Dari 31 daerah, empat di antaranya berhalangan hadir.

"Sebagai kader partai, kami siap memenangkan pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin mutlak," kata Ganjar dalam dalam jumpa pers usai rapat.
Kembali kepada Andre, Politisi Gerindra itu menyebut belum pernah menemukan kepala daerah menjadi tersangka lantaran mendukung Jokowi di pilpres 2019. Tapi kepala desa Sampangagung, Kutorejo, Mojokerto Suhartono menjadi tersangka karena mendukung Cawapres Sandiaga Uno.

"Intinya menurut kami kalau mendukung Pak Jokowi selama aman-aman saja, saya belum pernah menemukan kepala daerah yang jadi tersangka seperti kepala desa di mojokerto ya. Selama ini deklarasi Pak Jokowi, kepala daerah aman saja," ujar Andre.

Dia menilai hukum terasa tajam kepada kubu Prabowo-Sandi. Seharusnya Bawaslu bisa bersikap objektif terhadap dukungan kepala daerah kepada pasangan calon.

Politik