JAKARTA - Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin membeberkan skema anggaran untuk Kartu Pra-Kerja yang digagas Jokowi. Skema pertama menggunakan anggaran negara alias APBN.

"Pertama, skema anggaran negara. Sebetulnya pendidikan skill dan vokasi ini sudah banyak dilakukan di berbagai Kementerian, terutama Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan UMKM untuk pendidikan kewirausahaan, dan lain-lain. Dengan Kartu Pra-Kerja ini dapat mengintegrasikan dan menyempurnakan program-program yang telah ada. Soal anggaran, tentu akan kami alokasikan sesuai dengan skala prioritas pemerintahan Jokowi ke depan yang sebelumnya lebih banyak kepada infrastruktur," ujar Jubir TKN Jokowi-Ma'ruf, Ace Hasan kepada wartawan, Kamis (7/3/2019).
Skema yang kedua adalah menggandeng swasta. TKN menjelaskan, pihak swasta yang membutuhkan tenaga kerja akan dilibatkan.

"Kedua, kami juga akan menggandeng pihak swasta yang membutuhkan tenaga kerja trampil yang siap pakai. Kami akan melibatkan dunia usaha dan industri dengan mempersiapkan SDM yang dibutuhkan mereka. Dengan demikian, Kartu Pra-Kerja ini bukan semata-mata menjadi tanggungjawab pemerintah tetapi juga mendorong perekonomian yang lebih mandiri," kata Ace.
TKN Jokowi meyakini Kartu Pra-Kerja benar-benar berorientasi menciptakan SDM berkualitas. TKN Jokowi meminta Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah tidak sangsi terhadap kebijakan ini.
"Jadi Bung Fahri Hamzah jangan dulu pesimis soal kebijakan yang sangat bagus ini. Kita harus optimis untuk menciptakan SDM yang berkualitas," tuturnya.

Fahri sebelumnya meragukan rencana program Kartu Pra-Kerja Jokowi. Fahri menyebut program tersebut tidak masuk akal.

"Itu kan bukan program yang masuk akal. Kenapa? Karena itu kan soal uang. Uangnya nggak ada," kata Fahri di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (6/3).
Politik