JAKARTA - Direktur Komunikasi dan Media Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Hashim Djojohadikusumo, menyebut sudah ada pembahasan soal porsi menteri untuk partai koalisi. Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin mengaku tidak melakukan hal serupa sebelum pemilu selesai.

"Kami koalisi di TKN tak pernah membahas masalah kabinet karena itu sesuai UU merupakan hak prerogatif presiden setelah dilantik," kata anggota TKN, Achmad Baidowi atau Awiek kepada wartawan, Senin (1/4/2019).
Awiek mengatakan prioritas TKN saat ini ialah berjuang dan berjuang. Mereka ingin kembali mendapatkan kepercayaan publik lewat Pemilu 2019.

Soal bagi-bagi kursi ala kubu Prabowo-Sandi, Awiek menyebut itu merupakan tindakan pragmatis. Awiek juga menyindir salah satu partai pengusung koalisi Prabowo-Sandi yang seolah diabaikan.

"Itu hak BPN ya. Namun hal itu menunjukkan kepada publik bahwa pragmatisme politik yang sangat kental. Koalisi hanya berdasarkan bagi-bagi jatah menteri, itupun ada parpol yang seolah ditinggalkan. Biarlah publik yang menilai," sebut anggota DPR F-PPP itu.
Sebelumnya diberitakan, Hashim Djojohadikusumo mengatakan Prabowo pernah membicarakan porsi menteri untuk partai koalisi dengan dirinya. Hashim yang juga adik dari Prabowo ini menyebut pembicaraan sudah sampai ke tingkat nama.

Hashim mengatakan sudah ada kesepakatan dengan PAN dan PKS terkait dengan kursi menteri. Namun, untuk partai lain disebut Hashim masih dalam pembahasan.

"Kita kan sudah sepakat dengan PAN, kalau Pak Prabowo dan Pak Sandi menang itu sudah ada 7 menteri akan nanti alokasi untuk PAN, 6 kursi menteri untuk PKS. Terus untuk partai-partai lain saya kira masih dalam diskusi. Itu sudah jelas," ungkap Hashim.

Politik