Rapat pleno RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) yang sedianya digelar Kamis (25/11) ditunda. Sebabnya, fraksi-fraksi di DPR masih belum satu suara terhadap RUU TPKS.

Secara khusus dua fraksi yaitu Golkar dan PPP mengirimkan surat untuk meminta penundaan rapat pleno. Dua fraksi itu masih meminta waktu untuk pendalaman.

"Ya kalau yang bersurat secara resmi ya Golkar dan PPP, bersurat secara resmi untuk meminta pendalaman penundaan," kata Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU TPKS Willy Aditya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/11).

Willy mengungkap, fraksi yang bulat mendukung RUU TPKS ada empat partai politik. Tiga di antaranya yaitu PDIP, NasDem dan PKB yang merupakan pengusul. Satu fraksi lagi, Willy tak mau menyebutnya.

"Sejauh ini empat fraksi lah ya. Semoga ini bertambah dalam waktu dekat," ujar Willy.

Menurut informasi yang dihimpun satu fraksi yang mendukung RUU TPKS adalah Partai Gerindra.