Biro Organisasi Setdaprov Riau Gelar Forum Konsultasi Publik

PT.SPIRIT INTI MEDIA

Kamis, 26 Feb 2026 10:17

(FotoMediaCenterRiau)

PEKANBARU - Menindaklanjuti Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Biro Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Riau melaksanakan Forum Konsultasi Publik (FKP) tentang Monitoring dan Evaluasi Standar Pelayanan di Biro Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Riau. Kegiatan ini diharapkan bisa memberikan masukan dalam perbaikan-perbaikan layanan publik dimasa mendatang.

Kepala Bagian (Kabag) Tata Laksana pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Riau, Apandi menyebut bahwa setiap OPD wajib melaksanakan FKP sesuai yang diamanatkan undang-undang. Dalam amanat UU No.25 Tahun 2009, setiap instansi harus mendukung berbagai komponen pengguna layanan yang nantinya akan dinilai oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) dan Ombudsman.

"Ini (FKP) adalah tugas semua perangkat daerah yang harus dilaksanakan," ujarnya di Ruang Rapat Melati Kantor Gubernur Riau, Rabu (25/2/26).

Dalam menjalankan tugas pelayanan publik sesuai UU No.25 Tahun 2009, Biro Organisasi Setdaprov Riau memiliki 14 standar pelayanan, diantaranya dasar hukum, persyaratan, sistem mekanisme dan prosedur, waktu, sarana prasarana atau fasilitas lainnya, kompensasi pelaksana, pengawas internal, penanganan pengaduan saran dan masukan, jumlah pelaksana, jaminan pelayanan, jaminan keselamatan dan keamanan pelayanan, serta evaluasi kinerja pelaksana.

Apandi mengatakan, keberadaan pelayanan publik sangat penting di masing-masing OPD. Namun kali ini, pelayanan publik yang ada di Biro Organisasi lebih diutamakan bagi internal yakni para OPD yang ada di lingkungan Pemprov Riau.

"Biro Organisasi juga memiliki pelayanan publik untuk masyarakat, namun kali ini lebih dikhususkan internal yaitu instansi-instansi dilingkungan Pemprov Riau. Tentu dengan membawa berkas yang telah sesuai dengan alurnya, ya," jelasnya

Sementara itu, Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman Riau, Dasuki menyebut bahwa Forum Konsultasi Publik merupakan hal yang wajib dilaksanakan oleh seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

"Forum Konsultasi Publik adalah wajib atau fardu 'ain. Kalau tidak ada FKP maka tidak ada tolak ukur standar pelaksananan publik kita," imbuhnya.

Tidak hanya sekedar memiliki pelayanan publik, Dasuki juga menekankan agar setiap instansi meninjau kembali standar pelayanan publiknya setelah 3 tahun. Selain itu, pemerintah juga diharapkan gencar melakukan inovasi terkait pelayanan publik dimasing-masing OPD.

"Kewajiban lain, pemerintah daerah juga harus memberikan sanksi kepada pelaksana apabila melakasakan pelayanan publik tidak sesuai dengan standar pelayanan publik," tegasnya.

Pada kesempatan itu, Dasuki juga mengkinformasikan bahwa Provinsi Riau telah berhasil mendapatkan penghargaan dari Ombudsman, yang mana telah berhasil mendapatkan Opini Kualitas Tinggi Dengan Potensi Maladministrasi. Namun, penghargaan ini belum sempat diberikan dan akan diserahkan kepada Gubernur Riau dalam waktu dekat.

"Selamat kepada Provinsi Riau, Ombudsman telah memberikan opini pada tahun 2025 kemarin, berhasil mendapatkan Opini Kualitas Tinggi Dengan Potensi Maladministrasi," pungkasnya.

Kegiatan FKP yang ditaja Biro Organisasi Setdaprov Riau ini diikuti oleh Ombudsman Provinsi Riau sebagai pengawas FKP, OPD dilingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, hingga akademisi.

Sumber: (MediaCenterRiau)

Pemerintahan

Berita Terkait

Rabu, 18 Mar 2026 13:13

38 Orang Lulus Seleksi Administrasi Calon Anggota KI

PEKANBARU - Tim seleksi calon anggota Komisi Informasi (KI) Provinsi Riau periode 2026-2029, telah mengumumkan hasil seleksi administrasi. Total ada sebanyak 38 peserta dinyatakan lulus seleksi admini

Rabu, 18 Mar 2026 09:01

Seleksi CPNS 2026 Kapan Dibuka? Ini Bocorannya

JAKARTA - Teka-teki seleksi CPNS 2026 kapan dibuka akhirnya terjawab. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan, saat ini pemerintah masih mematangkan skema rekrutmen Aparatur Sip

Selasa, 17 Mar 2026 16:19

Wacana WFH Imbas Konflik Timteng, Pramono Siap Ikuti Arahan Pusat

Jakarta - Presiden Prabowo Subianto mengungkap kemungkinan penerapan kebijakan work from home (WFH) atau kerja dari rumah demi menghemat konsumsi BBM mengantisipasi krisis akibat ketegangan Timur Teng

Selasa, 17 Mar 2026 15:39

Tindaklanjuti Instruksi Prabowo, Kapolri Resmikan dan Bangun 110 Jembatan di Riau

RIAU - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan groundbreaking pembangunan 83 jembatan dalam program Jembatan Presisi di Provinsi Riau. Hal ini sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo ter

Selasa, 17 Mar 2026 08:43

Catat Nomor Ini, Pemkab Siak Buka Layanan Pengaduan MBG Lewat WhatsApp

SIAK - Pemerintah Kabupaten Siak resmi membuka layanan pengaduan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Layanan ini disediakan untuk menampung keluhan maupun laporan masyarakat terkait menu MBG yan

komentar Pembaca