BAGANSIAPIAPI-Memasuki masa sidang ke-3, DPRD Rohil akan melaksanakan fungsi konstitusionalnya. Baik dalam bidang legislasi anggaran, maupun pengawasan.

Hal tersebut dikatakan Ketua DPRD Rohil Nasrudin Hasan, Selasa (1/9/15) saat membuka masa sidang ke-3 DPRD.

Dibidang legislasi, mengingat banyak ranperda yang harus diselesaikan pada tahun 2015 ini, Nasrudin menghimbau kepada seluruh anggota DPRD, untuk meningkatkan pelaksanaan fungsi legislasi.

Pembahasan ranperda hendaknya dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, dengan lebih menekankan pembahasan pada subtansi materi, khususnya bagi alat-alat kelengkapan dewan, komisi dan pansus yang ditugaskan untuk menanganinya.

Oleh karena itu, dia mengharapkan agar dalam setiap pembahasan ranperda, mutlak memerlukan kehadiran anggota dewan, sehingga rapat pembahasan sesuai dengan agenda yang telah disusun dan ditetapkan.

Kepada Bupati Suyatno, Nasrudin Hasan juga mengharapkan kerja sama dan tekad yang sama untuk dapat menyelesaikan berbagai ranperda yang telah ditetapkan, menjadi prioritas untuk tahun 2015 ini. Sehingga kedua pihak, mampu menetapkannya dengan baik.

Sebagai fungsi pelaksana dibidang anggaran, pada masa persidangan ke-3 ini, dewan menurut Nasrudin akan melaksanakan pembahasan Rancangan KUPA dan PPAS Perubahan Kabupaten Rokan HIlir Tahun Anggaran 2015, Ranperda LPP TA 2014 dan Ranperda Perubahan APBD Tahun 2015.

Dewan sangat mengharapkan, penganggaran melalui program dalam APBD, akan memiliki dampak luar biasa, terhadap peningkatan kesejahteraan dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

"Penyerapan anggaran yang dimulai sejak tahun anggaran, akan membantu pertumbuhan ekonomi. Dewan tidak hanya menyoroti besaran anggaran, melainkan juga menaruh perhatian pada masalah penyerapan anggaran," ujar Nasrudin.

Sebagaimana diketahui, jumlah anggaran setiap tahun terus meningkat, dewan memahami, salah satu faktor yang menghambat penyerapan anggaran adalah kekhawatiran terhadap konsekwensi hukum, dalam melaksanakan anggaran.

Untuk itu, dewan menghimbau, dalam proses penggunaan anggaran tersebut, dilakukan sesuai dengan mekanisme pelaksanaan anggaran yang telah ditetapkan dengan peraturan yang berlaku serta dapat dipertanggungjawabkan.

Disamping fungsi legislasi dan anggaran, dewan juga akan melaksanakan fungsi pengawasan, yang akan dilakukan alat-alat kelengkapan dewan, khususnya komisi-komisi di DPRD Kabupaten Rokan Hilir, jelas Nasrudin Hasan (jon/adv/dprd)