BAGANSIAPIAPI-DPRD Rohil keberatan dengan wacana Pemkab Rohil merumahkan ribuan tenaga honorer pada 2017. Penolakan DPRD terutama karena kebijakan itu akan menyebabkan peningkatan angka pengangguran. Apalagi pihak DPRD  pernah mendengar desas desus adanya praktek percaloan dalam penerimaan honorer dulunya.

Anggota DPRD Rohil Dodi Syahputra mengatakan, laporan resmi dari masyarakat soal percaloan penerimaan tenaga honorer tersebut memang belum ada. Tapi soal isu tak sedap seputar penerimaan tenaga honor di Pemkab Rohil itu memang banyak beredar di tengah masyarakat.
"Memang kita ada yang mendengar isu tidak sedap yang beredar di tengah masyarakat, terkait adanya orang yang membayar sejumlah uang untuk menjadi tenaga honorer. Kalau memang ada yang seperti itu, ya silahkan saja lapor kepada aparat berwenang, karena itu kan masuk kedalam kategori pungli," kata Dodi Syahputra.

Ia berharap masyarakat tidak merasa takut jika memang ada yang dirugikan oleh oknum pejabat yang telah meminta sejumlah uang untuk diloloskan menjadi salah satu tenaga honorer di Rohil.
Praktik seperti itu, katanya, memang tidak bisa diberi keleluasaan waktu untuk berkembang. Jika nantinya ada bukti otentik yang dilaporkan oleh masyarakat, harap Dodi, Pemda Rohil harus bisa menindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

"Jika memang salah kenapa ditutupi, kita tidak mau juga hal seperti it uterus menggurita ditengah masyarakat. Jatuhnya nanti malah membuat ketimpangan sosial juga kan, anggaran defisit, semua langkah ditempu huntuk mengantisipasinya. Terus mau bagaimana lagi dengan nasib tenaga honorer yang membayar uang ketika masuk dahulu itu,  jadi kami harapkan harus ada tindakan nantinya jika memang ada laporan," tutp Dodi. (jon/adv/dprd)