Deputi Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani berpendapat, tingginya presidential threshold (PT) untuk memperkuat sistem presidensial tidak relevan. PT juga bukanlah jawaban dari sistem multi partai sederhana sebagai penopang sistem presidensial.

"Kita semua memiliki pandangan yang sama untuk memperkuat sistem presidential dan meningkatkan derajat dan kualitas demokrasi. Namun jika diasumsikan tingginya presidential threshold akan memperkuat sistem presidential, Ini tidak relevan," katanya lewat pesan tertulis, Kamis (16/12).

Termasuk, kata dia, jika sistem multi partai sederhana sebagai penopang sistem presidential yang hendak dituju. Menurut dia, bukan presidential threshold jawabannya.

Kamhar bercerita, penerapan presidential threshold yang rendah di Pilpres tahun 2004. Saat itu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hanya didukung koalisi partai-partai yang perolehannya single digit.

Namun, pasca pemilu dan setelah terpilihnya SBY-JK, mereka bisa efektif melakukan konsolidasi politik partai politik koalisi pendukung pemerintah.

Demikian pula Jokowi-JK pada tahun 2014 yang dukungan koalisinya kalah kursi di parlemen. Tetapi, saat menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden mereka bisa melakukan konsolidasi politik yang mengubah peta parpol koalisi pemerintah.

"Artinya secara empirik dalam sistem politik Indonesia yang menjadi penentu efektifitas dukungan koalisi partai politik untuk efektifnya sistem presidensial adalah pada pasca pemilu atau setelah Presiden dan Wakil Presiden terpilih, bukan pada saat pencalonan," tuturnya.

Kamhar tidak sepakat dengan presidential treshold (PT) yang tinggi. Menurutnya, PT hanya terbaca sebagai arogansi politik partai besar untuk mendapatkan privilege mengusung pasanga capres dan cawapres.

"Ini bertentangan dengan substansi partai politik peserta pemilu yang berhak untuk mengajukan Paslon dan fungsi Parpol dalam rekruitmen kepemimpinan nasional," pungkasnya.