JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengkritik rencana program Kartu Pra-Kerja capres petahana Joko Widodo (Jokowi). Fahri menyebut program tersebut tidak masuk akal.

"Itu kan bukan program yang masuk akal. Kenapa? Karena itu kan soal uang. Uangnya nggak ada," kata Fahri di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (6/3/2019).
Menurut dia, Kartu Pra-Kerja itu bakal memberatkan APBN. Fahri lantas menyinggung soal janji Jokowi menaikkan gaji kepala desa dan perangkat desa lainnya setara PNS golongan IIA.
Selain itu, Fahri juga mengungkit soal penanganan bencana alam. Dia mencontohkan penanganan gempa di Lombok, NTB yang dinilai tidak maksimal.

"Kepala desa sudah dijanjiin naik gajinya, ditarik lagi. Korban gempa nggak dibangun (rumah), masih tinggal di tenda sudah hampir setahun nih," tuturnya.

"Ini saja beresin dulu. Nggak ada duitnya, nah makanya jangan janji lagi. Saya khawatir dengan cara seperti ini presiden akan menjanjikan semua hal," imbuh Fahri.
Kartu Pra-Kerja merupakan satu dari tiga kartu 'sakti' yang dicanangkan Jokowi-Ma'ruf Amin. Salah satu yang dijanjikan dari kartu ini adalah nantinya pemegang kartu yang notabene pengangguran akan digaji oleh pemerintah.

Jokowi berjanji akan membagikan kartu Pra-Kerja kepada masyarakat lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK) dan setaranya jika terpilih kembali.

Sebelumnya, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin Moeldoko menjelaskan janji kartu Pra-Kerja yang akan diberikan kepada lulusan SMK. Selain mendapat gaji, lulusan SMK yang mendapat kartu tersebut memiliki kriteria soal jangka waktu penerimaan gajinya.
Moeldoko memastikan penerima kartu Pra-Kerja memiliki jangka waktu untuk digaji negara. Jangka waktu tersebut dari penerima kartu mendapat pelatihan dari pemerintah hingga nantinya diterima kerja.

Politik