Forum Dijanjikan, Solusi Ditunda: FPB Menunggu, DPRD Menunggu, PT SIL Menghilang

PT.SPIRIT INTI MEDIA

Rabu, 25 Feb 2026 09:26

(FotoCatatanRiau)

Seluma �" Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dijanjikan DPRD Kabupaten Seluma untuk menyelesaikan konflik agraria antara Forum Petani Bersatu (FPB) dengan PT Sandabi Indah Lestari (PT SIL) gagal dilaksanakan hari ini (24 Februari 2026). Pertemuan yang digelar di gedung DPRD Seluma itu belum bisa dilakukan karena pihak PT SIL yang tidak bisa hadir ke pertemuan.

Hearing ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang dilakukan pada 9 Februari 2026, di mana DPRD Seluma berjanji akan memfasilitasi RDP multipihak dengan menghadirkan FPB, PT SIL, serta instansi pemerintahan terkait. Namun pertemuan kali ini hanya dihadiri oleh FPB, BPN Seluma, Perkim Seluma, serta perwakilan DPRD Seluma.

Samsul Aswajar selaku Waka I DPRD Seluma, menyampaikan bahwa mereka masih perlu melakukan koordinasi lebih lanjut dengan perusahaan dan instansi terkait lainnya sebelum menetapkan jadwal RDP.

a mengatakan bahwa tidak mungkin RDP dilakukan tanpa kehadiran perusahaan yang terkait dengan konflik. Karena tidak mungkin jika hanya mendengar pernyataan dari FPB, BPN, dan Perkim, tanpa adanya pernyataan dari pihak perusahaan.

Ia menambahkan, bahwa DPRD Seluma juga tidak bisa memaksakan terjadinya RDP tanpa kesiapan semua pihak. Harus ada koordinasi agar pertemuan nanti benar-benar efektif.

“Jadi pertemuan terpaksa ditunda sementara,” kata Samsul.

Terkait hal ini, FPB menegaskan bahwa mereka menyambut baik rencana DPRD Seluma untuk kembali menggelar RDP multipihak, namun meminta agar pertemuan tersebut benar-benar menghasilkan keputusan konkret, bukan sekadar forum diskusi.

“Kami berharap RDP nanti tidak hanya menjadi seremonial. Harus ada rekomendasi yang jelas, termasuk soal status lahan,” ucap Yazid, salah satu anggota FPB.

Sementara itu, FPB menyatakan telah menyiapkan berbagai dokumen dan siap memaparkannya dalam RDP.

“Kami memiliki data historis, kesaksian warga, dan bukti penggarapan lahan. Semua akan kami sampaikan saat RDP digelar,” kata Tahar yang juga merupakan anggota FPB.

Kami percaya DPRD bisa menjadi jembatan. Harapan kami sederhana, konflik selesai, petani benar-benar bisa memiliki tanahnya,” pungkas perwakilan FPB.

Konflik agraria antara FPB dan PT SIL diketahui telah berlangsung sangat lama dan beberapa kali memicu ketegangan di lapangan. Masyarakat petani menuntut pengakuan atas lahan yang mereka miliki dan telah mereka garap turun-temurun, sementara perusahaan berpegang pada izin usaha perkebunan yang dimiliki.

Audiensi ditutup dengan kesepakatan bahwa DPRD akan segera berkoordinasi dengan pihak perusahaan dan instansi terkait untuk menentukan jadwal RDP. FPB menyatakan akan terus mengawal proses tersebut hingga tercapai penyelesaian yang dianggap adil bagi masyarakat petani.

Sumber: (CatatanRiau.com)

Pemerintahan

Berita Terkait

Rabu, 18 Mar 2026 13:13

38 Orang Lulus Seleksi Administrasi Calon Anggota KI

PEKANBARU - Tim seleksi calon anggota Komisi Informasi (KI) Provinsi Riau periode 2026-2029, telah mengumumkan hasil seleksi administrasi. Total ada sebanyak 38 peserta dinyatakan lulus seleksi admini

Rabu, 18 Mar 2026 09:01

Seleksi CPNS 2026 Kapan Dibuka? Ini Bocorannya

JAKARTA - Teka-teki seleksi CPNS 2026 kapan dibuka akhirnya terjawab. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan, saat ini pemerintah masih mematangkan skema rekrutmen Aparatur Sip

Selasa, 17 Mar 2026 16:19

Wacana WFH Imbas Konflik Timteng, Pramono Siap Ikuti Arahan Pusat

Jakarta - Presiden Prabowo Subianto mengungkap kemungkinan penerapan kebijakan work from home (WFH) atau kerja dari rumah demi menghemat konsumsi BBM mengantisipasi krisis akibat ketegangan Timur Teng

Selasa, 17 Mar 2026 15:39

Tindaklanjuti Instruksi Prabowo, Kapolri Resmikan dan Bangun 110 Jembatan di Riau

RIAU - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan groundbreaking pembangunan 83 jembatan dalam program Jembatan Presisi di Provinsi Riau. Hal ini sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo ter

Selasa, 17 Mar 2026 08:43

Catat Nomor Ini, Pemkab Siak Buka Layanan Pengaduan MBG Lewat WhatsApp

SIAK - Pemerintah Kabupaten Siak resmi membuka layanan pengaduan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Layanan ini disediakan untuk menampung keluhan maupun laporan masyarakat terkait menu MBG yan

komentar Pembaca