Jakarta - Anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra Andre Rosiade menilai pernyataan Wakil Ketua TKN Abdul Kadir Karding yang menyebut Prabowo ikut menikmati KKN zaman Preside Soeharto asal bunyi. Andre menyebut Karding tengah membangun narasi yang menyesatkan.

"Pernyataan Karding (soal Prabowo nikmati KKN zaman Soeharto) ini kan asbun, asal bunyi, membangun narasi yang menyesatkan soal bisnis Pak Prabowo," ujar Andre saat dihubungi, Jumat (29/12/2018).

Andre melanjutkan, Prabowo memulai bisnisnya saat pensiun dari tentara dan baru pulang dari Yordania.

"Sudah jelas Pak Prabowo itu berbisnis di atas tahun 2000, setelah beliau pensiun dan pulang dari Yordan, membangun bisnisnya 2001, dan itu Pak Harto sudah berhenti tahun 1998, berarti asal bunyi," kata Andre.

Andre menyebut Prabowo saat ini didukung oleh Partai Gerindra, PAN, PKS hingga Demokrat yang merupakan parpol anak kandung reformasi yang telah berkomitmen untuk memerangi KKN. Andre lalu menilai pernyataan Karding tersebut sebagai upaya untuk menurunkan elektabilitas Prabowo yang kini mendekati capres Joko Widodo (Jokowi).
"Ini publik harus tahu ya, dalam satu bulan terakhir ini, publik secara sistematis (diberi gambaran) bahwa kubu Pak Jokowi menyerang secara personal Pak Prabowo mulai dari Islam radikal, lalu membangun khilafah, lalu tidak bisa menjadi imam salat, lalu natal, lalu soal HAM juga sudah mulai dimainkan, sekarang soal KKN seperti Orde Baru, saya rasa ini bentuk dari strategi yang memang sengaja dimainkan oleh kubu Pak Jokowi menyerang mendiskreditkan Pak Prabowo," ungkap Andre.

"Dengan harapan bahwa survei Pak Prabowo yang di atas 40 persen, insya Allah bulan depan Januari ini setelah debat bisa menyalip Pak Jokowi, diharapkan dengan menyerang, dengan mendiskreditkan, survei Pak Prabowo ini stak itu, tidak menyalip Pak Jokowi, itu strateginya," lanjutnya.

Andre justru menilai pemerintahan Jokowi tidak memiliki kemajuan dalam pemberantasan korupsi. Menurut Andre, dari tahun 2016 hingga 2017 Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tidak mengalami peningkatan.

"Zaman Pak Jokowi ini 2016 ke 2017 stag kita, Indeks Presepsi Korupsi kita stag, 2016 ke 2017 stag," kata Andre.
Andre meminta agar prestasi KPK dalam memberantas korupsi tidak diklaim oleh kubu Jokowi sebagai prestasi pemerintah. Dia lalu menyinggung soal kasus Novel Baswedan.

"Kasus Novel Baswedan, sudah 600 hari lebih, nanti bentar lagi 700 hari, sampai sekarang tidak ada tu, jadi pemerintah itu hanya membangun narasi mendukung pemberantasan korupsi, tapi tidak berbuat kongkrit, jangan prestasi KPK diklaim prestasi pemerintah. Prestasi pemerintah itu ya Kejaksaan Agung dan Kepolisian," ucapnya.
Sebelumnya diberitakan, Karding menyinggung hubungan antara mantan Presiden Soeharto dan capres Prabowo Subianto yang tak lepas dari korupsi. Hal tersebut disampaikan Karding yang awalnya menyebut Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia berada di titik terendah, di bawah 20, saat era Presiden Soeharto.

"Soeharto berkuasa dikenal dengan istilah masifnya KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Prabowo adalah anak mantu Soeharto yang tidak bisa lepas dan dilepaskan dari keadaan ini. Prabowo ikut menikmati keuntungan Soeharto dan keluarga," kata Karding kepada wartawan, Jumat (28/12).




(detik.com) Politik