Selasa, 26 Mei 2026
  • Home
  • Politik
  • Hibah Tanpa Indikator: Pemkot Dumai Diperingatkan Hindari Politisasi Anggaran

Pemerintahan

Hibah Tanpa Indikator: Pemkot Dumai Diperingatkan Hindari Politisasi Anggaran

PT.SPIRIT INTI MEDIA
Selasa, 03 Mar 2026 13:25
(FotoCatatanRiau)
Dumai-Kebijakan hibah Pemerintah Kota Dumai untuk Tahun Anggaran 2027 menuai sorotan serius. Surat Edaran Wali Kota Dumai  Nomor 7 Tahun 2026 dinilai hanya sekedar informasi kelengkapan administrasi bukan substansi yang memenuhi prinsip anggaran berbasis kinerja dan transparansi publik yang juga  berbasis output dan outcome.

Pernyataan ini disampaikan Agoes S. Alam Ketua Dewan Kesenian Dumai usai acara diskusi internal Dewan Kesenian Dumai yang membahas persoalan dana hibah dengan tema "Dana Hibah Tanpa Indikator adakah Politisasi Anggaran"

Menurut Agoes S. Alam, "Pemberian dana hibah bukan sekedar persoalan kelengkapan administratif, persyaratan proposal, legalitas lembaga, hingga dokumen pendukung saja. Jauh lebih penting dari hal itu adalah standar dan indikator penilaian penerima dana hibah. Hal ini penting karena rawan subjektivitas dan berpotensi menjadi ruang diskresi yang luas dan tertutup. "Ujar Agoes.

Lebih lanjut Agoes menjelaskan, "Dalam tata kelola keuangan daerah berbasis kinerja, dana hibah seharusnya berbasis output dan outcome, bukan sekadar kelengkapan administrasi. Kita kuatir jika skema seperti itu, anggaran Dewan Kesenian Dumai yang dalam programnya memajukan kebudayaan dan Kesenian berisiko tersisih tanpa kejelasan proporsi anggaran. Padahal, kebudayaan adalah urusan pemerintahan wajib sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. "Imbuh Agoes lagi.

Agoes menambahkan lagi, "Risiko Politisasi Anggaran tanpa transparansi nilai dan sistem evaluasi terbuka, hibah dapat menjadi instrumen patronase politik, bahkan hibah yang tidak berbasis indikator kinerja sering kali terkonsentrasi pada kelompok tertentu, tidak berkelanjutan dan tak terukur.  Jika model ini terjadi, maka semangat akuntabilitas dalam pengelolaan APBD tercederai. "Tegas Agoes lagi.

Tuntutan perbaikan (Red.reformasi) skema pemberian dana hibah, sejumlah elemen masyarakat sipil mendorong agar Pemkot Dumai segera menetapkan standar dan indikator penilaian penerima hibah, membuka ruang singgah publik agar dana hibah tepat sasaran dan tetap  sesuai dengan semangat akuntabilitas pengelolaan APBD. Karena dana hibah bukan   belas kasih kekuasaan tapi instrumen kebijakan publik yang bersumber dari pajak rakyat.

Transparansi dan indikator kinerja bukan ancaman bagi pemerintah, melainkan pondasi legitimasi.
Sumber: (CatatanRiau.com)

Pemerintahan
Berita Terkait
  • Rabu, 18 Mar 2026 13:13

    38 Orang Lulus Seleksi Administrasi Calon Anggota KI

    PEKANBARU - Tim seleksi calon anggota Komisi Informasi (KI) Provinsi Riau periode 2026-2029, telah mengumumkan hasil seleksi administrasi. Total ada sebanyak 38 peserta dinyatakan lulus seleksi admini

  • Rabu, 18 Mar 2026 09:01

    Seleksi CPNS 2026 Kapan Dibuka? Ini Bocorannya

    JAKARTA - Teka-teki seleksi CPNS 2026 kapan dibuka akhirnya terjawab. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan, saat ini pemerintah masih mematangkan skema rekrutmen Aparatur Sip

  • Selasa, 17 Mar 2026 16:19

    Wacana WFH Imbas Konflik Timteng, Pramono Siap Ikuti Arahan Pusat

    Jakarta - Presiden Prabowo Subianto mengungkap kemungkinan penerapan kebijakan work from home (WFH) atau kerja dari rumah demi menghemat konsumsi BBM mengantisipasi krisis akibat ketegangan Timur Teng

  • Selasa, 17 Mar 2026 15:39

    Tindaklanjuti Instruksi Prabowo, Kapolri Resmikan dan Bangun 110 Jembatan di Riau

    RIAU - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan groundbreaking pembangunan 83 jembatan dalam program Jembatan Presisi di Provinsi Riau. Hal ini sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo ter

  • Selasa, 17 Mar 2026 08:43

    Catat Nomor Ini, Pemkab Siak Buka Layanan Pengaduan MBG Lewat WhatsApp

    SIAK - Pemerintah Kabupaten Siak resmi membuka layanan pengaduan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Layanan ini disediakan untuk menampung keluhan maupun laporan masyarakat terkait menu MBG yan

    • komentar Pembaca
    berita Terbaru

    Copyright © 2012 - 2026 www.spiritriau.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami Redaksi Pedoman Media Siber Disclaimer Iklan Karir RSS Kontak