KPK Warning Pemkot Pekanbaru, Delapan Area Ini Disebut Paling Rawan Korupsi

PT.SPIRIT INTI MEDIA

Jumat, 06 Mar 2026 09:05

(FotoGoriau.com)

PEKANBARU - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan fakta mengejutkan terkait tata kelola pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru. Berdasarkan sistem Monitoring Controlling and Surveillance for PreventionPemkot (MCSP), sistem pencegahan korupsi di ibu kota Provinsi Riau ini ternyata masih berada pada zona merah.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertahanan birokrasi dalam menangkal praktik rasuah masih sangat lemah dan memerlukan pembenahan serius. Hal ini diungkapkan langsung oleh Kepala Satuan Tugas Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK, Harun Hidayat, saat rapat koordinasi di ruang paripurna DPRD Pekanbaru, Kamis (5/3/2026).

"Zona merah menunjukkan sistem pencegahan korupsi di pemerintahan daerah masih lemah dan membutuhkan perbaikan serius," tegas Harun di hadapan pimpinan dan anggota DPRD Kota Pekanbaru.

Harun menjelaskan, penilaian indikator nasional MCSP ini mengukur kesehatan sistem pada delapan area yang dianggap paling rawan. Kedelapan area tersebut meliputi perencanaan pembangunan, penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, serta pelayanan publik dan perizinan.

Selain itu, manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), pengelolaan aset daerah, optimalisasi pendapatan daerah, hingga pengawasan internal pemerintah juga menjadi poin utama evaluasi. Penilaian dikelompokkan dalam tiga kategori warna, yakni merah, kuning, dan hijau.

"Merah, kuning, dan hijau menggambarkan kesehatan tata kelola pemerintahan. Saat ini Pekanbaru masih berada di zona merah. Harapan kami ke depan bisa menjadi hijau," ungkapnya.

Dalam pertemuan tersebut, KPK turut memperkenalkan sistem MCSP sebagai alat pantau digital. Sistem ini diharapkan tidak hanya digunakan oleh pemerintah kota, tetapi juga dimanfaatkan oleh anggota legislatif untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap kinerja eksekutif.

Harun mengingatkan bahwa tugas memberantas korupsi mustahil dilakukan oleh lembaga antirasuah itu sendirian. Diperlukan komitmen politik dan pengawasan yang ketat dari jajaran dewan untuk memastikan roda pemerintahan berjalan bersih.

"Tidak mungkin KPK memberantas korupsi sendirian. Perlu bantuan teman-teman dari dewan untuk membantu mengontrol eksekutif," jelas Harun.

Sumber: GoRiau.com

Pemerintahan

Berita Terkait

Rabu, 18 Mar 2026 13:13

38 Orang Lulus Seleksi Administrasi Calon Anggota KI

PEKANBARU - Tim seleksi calon anggota Komisi Informasi (KI) Provinsi Riau periode 2026-2029, telah mengumumkan hasil seleksi administrasi. Total ada sebanyak 38 peserta dinyatakan lulus seleksi admini

Rabu, 18 Mar 2026 09:01

Seleksi CPNS 2026 Kapan Dibuka? Ini Bocorannya

JAKARTA - Teka-teki seleksi CPNS 2026 kapan dibuka akhirnya terjawab. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan, saat ini pemerintah masih mematangkan skema rekrutmen Aparatur Sip

Selasa, 17 Mar 2026 16:19

Wacana WFH Imbas Konflik Timteng, Pramono Siap Ikuti Arahan Pusat

Jakarta - Presiden Prabowo Subianto mengungkap kemungkinan penerapan kebijakan work from home (WFH) atau kerja dari rumah demi menghemat konsumsi BBM mengantisipasi krisis akibat ketegangan Timur Teng

Selasa, 17 Mar 2026 15:39

Tindaklanjuti Instruksi Prabowo, Kapolri Resmikan dan Bangun 110 Jembatan di Riau

RIAU - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan groundbreaking pembangunan 83 jembatan dalam program Jembatan Presisi di Provinsi Riau. Hal ini sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo ter

Selasa, 17 Mar 2026 08:43

Catat Nomor Ini, Pemkab Siak Buka Layanan Pengaduan MBG Lewat WhatsApp

SIAK - Pemerintah Kabupaten Siak resmi membuka layanan pengaduan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Layanan ini disediakan untuk menampung keluhan maupun laporan masyarakat terkait menu MBG yan

komentar Pembaca