JAKARTA - Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengimbau kubu dari masing-masing capres-cawapres 2019 tidak berkampanye hitam. Alasannya, kampanye hitam membodohi masyarakat.

"Mendorong tim pemenangan dari kedua kubu capres-cawapres untuk segera menghentikan kampanye hitam," kata Bamsoet dalam keterangan tertulis, Selasa (12/3/2019).

"Kampanye hitam bermuatan fitnah, ujaran kebencian, dan kebohongan hingga hoax justru mengarah pada tindakan atau upaya membodohi masyarakat," lanjut dia.
Menurut Bamsoet, kampanye hitam yang dilakukan kedua kubu capres-cawapres berpotensi menimbulkan kebencian di masyarakat. Ia mencontohkan soal istilah 'cebong' dan 'kampret' yang kian meluas.

"Indikasi meluasnya kebencian antarkelompok sudah terlihat dari saling ejek antara kelompok cebong melawan kelompok kampret. Sulit untuk memprediksi kapan berakhirnya rivalitas cebong versus kampret, karena kebencian itu dibangun dengan sentimen SARA," tutur Bamsoet.

Selain itu, Bamsoet menyinggung berbagai kampanye hitam terhadap pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin. Politikus Golkar itu menyebut soal kondom bergambar Jokowi-Ma'ruf hingga tuduhan pelajaran agama akan dihapuskan jika paslon nomor urut 01 itu menang.
"Contoh kampanye hitam terbaru yang bermuatan penghinaan adalah beredarnya foto kondom bergambar capres-cawapres nomor urut 01 di WhatsApp dan media sosial," ujar Bamsoet.

"Di tempat lain, ada tuduhan bahwa pelajaran agama di sekolah akan dihapus," sebutnya.

Bamsoet mengatakan gelaran Pilpres 2019 seharusnya menjadi ajang demokrasi yang menyenangkan dan damai. Dia mengimbau kubu paslon mengedepankan kampanye yang mencerahkan.

"Sebelum situasinya bertambah parah, semburan kampanye hitam di ruang publik harus dihentikan. Mengutamakan kegiatan kampanye yang simpatik dan mencerahkan merupakan langkah awal untuk menghilangkan perangkap kebencian antar-kelompok itu," tegas Bamsoet.

Saat ini, masa kampanye Pilpres 2019 masih berlangsung sejak September 2018. Pilpres akan digelar berbarengan dengan Pileg pada 17 April 2019.



Sumber: detik.com
Politik