Jakarta - Gesekan massa berkaus #2019GantiPresiden dengan #DiaSibukKerja di Car Free Day (CFD) jadi sorotan banyak pihak. Kegiatan ini pun dianggap tak sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2016 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB).

Mengacu pada Pergub tersebut, ditegaskan area CFD dilarang dipakai untuk kegiatan berbau politik. Dalam pasal 7 Pergub 12/2016 itu, di area CFD hanya diperkenankan kegiatan bertema lingkungan hidup, olahraga, dan seni dan budaya.

Sebagaimana diketahui, kaus dengan tanda pagar (tagar) tersebut memang tak terlepas dari riuh menjelang Pilpres 2019. Tagar #2019GantiPresiden dianggap mewakili aspirasi masyarakat yang ingin Joko Widodo (Jokowi) tak lagi jadi presiden di periode 2019-2024. Sementara tagar #DiaSibukKerja diwakili kelompok masyarakat yang masih ingin melanjutkan kerja sebagai presiden di periode kedua.

Salah satu relawan Jokowi berkaus #DiaSibukKerja, Kasumi mengatakan tagar itu terinspirasi dari Presiden Joko Widodo yang tetap kerja di akhir pekan.

"Walaupun hari Minggu, kita tetap kerja seperti slogan junjungan kita Pak Jokowi. Sabtu Minggu tidak ada hari libur. Kita semua relawan memperjuangkan untuk 2 periode," ucap Kasumi, Minggu (29/4).

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera yang merupakan salah satu inisiator #2019GantiPresiden ikut angkat suara terkait gesekan yang terjadi pada Minggu (29/4) itu. Dia menyinggung soal pihak yang memicu terjadinya intimidasi.

"Kalau melihat psikologi massa, orang sudah kumpul ramai-ramai, polisi juga sudah bagus memisahkan. Satu sebelah sana, sebagian di sebelah sini. Yang sebelah sananya datang sebelah sini," kata Mardani kepada wartawan, Senin (30/4/2018).

"Orang sudah kumpul ramai-ramai, tiba-tiba.... Jadi nanti bisa juga dipertanyakan yang memprovokasi siapa," imbuh dia.

Meski demikian, Mardani tak ingin menyalahkan secara sepihak terkait provokator keributan itu. Menurutnya, biarkan saja proses demokrasi ini berjalan. Mardani lalu menekankan tenggang rasa di antara sesama.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menegaskan peraturan gubernur tentang larangan kegiatan politik di kegiatan CFD masih berlaku. Menurutnya, kegiatan CFD seharusnya digelar dengan kegiatan positif.

"(Larangan kegiatan politik di CFD) masih (berlaku) dong, pergubnya kan udah ditanda tangan Pak Basuki (Tjahaja Purnama)," ujar Sandi di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (30/4/2018).

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan hal itu tak semestinya terjadi. Dia juga mengimbau agar tak ada kampanye sebelum waktunya.

"Apalagi ada semacam intimidasi kalau itu benar terjadi. Saya sendiri tidak lihat, jangan terjadi itu," ujar JK di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (30/4/2018).

Terkait insiden gesekan ini, Bawaslu RI pun meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menegaskan aturan larangan berpolitik di area CFD.

"Kami meminta kepada Gubernur DKI agar kembali lagi kepada peraturan gubernur soal larangan berpolitik berkampanye di arena CFD," kata Anggota Bawaslu Rahmat Bagja, di Kantor Bawaslu, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (30/4/2018).

Bagja mengatakan, sebelumnya Bawaslu RI telah memberikan imbauan kepada Bawaslu DKI terkait adanya penggunaan kaos dengan #2019GantiPresiden dan #DiaSibukKerja. Menurutnya, akan terjadi masalah bila masing-masing pendukung bertemu.

"Kami sudah sampaikan imbauan ke Bawaslu DKI, semenjak ada penggunaan kaos ganti presiden, kemudian ada (yang keluarkan kaos lain) soal tetap jokowi di dua pekan kemudian. Maka ini kalau ke depan ketemu massa antara yang minta ganti dan minta tetap maka akan menjadi masalah," kata Bagja.

(detik.com) Politik