SIAK - Sebanyak 6 orang warga Kabupaten Siak mengatasanamakan Aliansi Masyarakat Peduli Kabupaten Siak (MPKS) mendatangi kantor KPU Siak, Jumat (4/12) mereka menuntut penyelenggara Pilkada netral, melakukan tindakan preventive agar pesta demokrasi berjalan bersih dari money politik.

Kedatangannya disambut oleh Ketua KPU Siak Agus Salim, Ketua Panwaslu Kabupaten Siak Aries Susanto didampingi Komisioner Devisi Sosialissi dan Kampanye KPU Siak Ahmad Rizal.

"Kedatangan kami untuk udiensi kepada KPU dan Panwaslu Kabupaten Siak, kami meminta agar penyelenggara Pilkada bersikap netral," kata koordinator MPKS Wan Hamzah, Novrianto dan Said Darma Setiawan.

Saat ditanya wilayah mana saja yang bisa menjadi potensi money politik, Ketua Panwaslu Siak Aries Susanto mengatakan semua wilayah memiliki potensi, namun pihaknya akan berupaya mengantisipasi dan melakukan pengawasan secara maksimal.

Ada beberapa poin yang disampaikan untuk penekanan agar dalam pilkada ini tidak terjadi money politik, diantaranya menegaskan agar seluruh panitia pemungutan suara baik dari puhak KPPS dan Panwaslu bisa memastikan agar setiap pemilih tidak menggunakan alat perekam atau kamera ke dalam bilik suara.

"Selain itu, kami meminta agar KPU KPU memastikan semua saksi calon, baik dari partai pendukung dan tim pasangan calon diketahui oleh KPU. Jika tidak masalah ini bisa menjadi potensi kecurngan," usul Novrianto.

Lebih dari itu, Novrianto mengatakan MPKS mengajak masyarakat untuk mensukseskan Pilkada, melakukan antisipasi terhada pkecurangan dan menolak politik uang.

"Kami memiliki anggota di tiap kecamatan, dan siap melakukan pengawasan hingga Pilkada selesai," tegasnya.

Dilain sisi, Novrianto memberikan apresiasi kepada KPU Siak yang telah menyelenggarakan tahapan pilkada tepat pada jadwal yang telah ditetapkan.

Semua usulan dan saran yang disampaikan oleh MPKS ditampung oleh Ketua KPU Siak Agus Salim, pada dasarnya semua itu telah diatur dalam PKPU dan undang-undang, selaku penyelenggara pihaknya akan menjalankan tugas berdasarkan ketentuan yang berlaku. (Ril) Politik