Foto acara Partai Golkar Rohul Lakukan Bimtek Aplikasi saksi Bappilu Tingkat Kabupaten Rokan Hulu.

ROKANHULU - Mantapkan peran saksi pada pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) Calon Presiden-wakil Presiden, Calon Legislatif DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten pada tanggal 17 April 2019 mendatang, Pimpinan dan Pengurus Partai Golongan Karya (Golkar) DPD II Rokan Hulu lakukan Bimbingan Tehnis (Bimtek).

Dengan tema Partai Golkar Rohul Lakukan Bimtek Aplikasi saksi Bappilu Tingkat Kabupaten Rokan Hulu, dilaksanakan di Aula Hotel Sapadia Pasirpengaraian Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Rabu,(3/4/2019) nara sumber dari  Bawaslu Rokan Hulu Sapri ST.

Acara dibuka oleh Ketua DPD II Partai Golkar Rokan Hulu Sari Antoni SH didampingi Sekeretaris Nono Patria Pratama SE, Bendahara H. Zulkarnain S.Sos bersama seluruh Pengurus Kecamatan, Ratusan Kordinator Desa (Kordes) dan saksi  Tempat Pemungutan Suara (TPS) se Kabupaten Rokan Hulu, para Caleg DPRD Provinsi Riau, DPRD Rokan Hulu, ada pengurus AMPG Ketua Zulheri Tambusai, Wakil Ketua Dedek Hendro dan Ketua Harian Karneng Dimara Lubis.

Terpantau perwakilan Bawaslu Rokan Hulu Sapri ST memaparkan pentingnya peran saksi TPS pada pemilihan umum ini, baik pemilihan Calon Presiden-wakil Presiden, Calon Legislatif DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten khususnya di Rokan Hulu.

"Saksi sah dari Partai memiliki peran penting pada proses pembukaaan TPS hingga penghitungan suara dan turut menandatangani dokumen form C1," tegasnya.

Lanjut Sapri saksi dalam proses pemungutan dan penghitungan suara cukup penting dalam menentukan kelancaran dan keterbukaan proses demokrasi. Maka itu, saksi dituntut untuk bersikap profesional dan memahami regulasi.

Ditambahkannya, memahami regulasi dan menjaga kondusivitas proses pungut dan hitung suara dalam pemilihan umum adalah sikap dasar yang harus dimiliki saksi.Baik saksi di tempat pemungutan suara maupun di tingkat kecamatan dan kabupaten.  

Pihaknya juga mewanti-wanti agar para saksi memegang teguh profesionalitas kerjanya. Panwas dalam hal ini akan mewaspadai adanya saksi tanpa mandat, tidak hadir, tidak lengkap, tidak mengikuti proses dengan utuh dan penuh, serta tidak memahami proses.

Sapri mengingatkan pula terhadap beberapa potensi masalah dalam kegiatan pungut-hitung suara yang perlu dicermati saksi.

Yakni money politic dan politik transaksional, kualitas penyelenggara, perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, penggunaan hak pilih, ataupun keterlibatan struktur (aparat desa, pemda, TNI/Polri).

"Semua saksi diharapkan sudah memahami tentang aturan dengan jelas sehingga ketika hari pemungutan suara dapat mematuhi aturan yang ada," jelasnya.

Sementara itu Ketua DPD II Partai Golkar Rohul Sari Antoni SH didampingi pemgurus menjelaskan  berdasarkan UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu, sengketa pemilu diselesaikan di Mahkamah Konstitusi (MK) dan MK memproses pengaduan sebelum memutuskan perkara berdasarkan alat bukti di lapangan yakni form C1 yang juga ada masternya. Salah satu fungsi saksi Partai Golkar dalam memastikan suara pada C1 tidak hilang.

"Jika terjadi sengketa penghitungan suara, form C1 ini menjadi bukti utama untuk melakukan klarifikasi penghitungan suara," katanya

"Sehingga melalui Bimtek Aplikasi  Bappilu Tingkat Kabupaten Rokan Hulu Partai Golkar ini, saksi-saksi yang sudah kita siapkan mereka harus benar-benar menyaksikan seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan di TPS mereka masing-masing," kata Ketua Partai Golkar Rohul yang juga Caleg Partai Golkar DPRD Provinsi Riau dapil Rohul dengan tegas dihadapan saksi yang mengikuti Bimtek.  (Fah).