Politik
Mardani: Moderator Harus Punya Kesempatan Beri Pertanyaan Lanjutan ke Capres
Sabtu, 29 Des 2018 10:04
"Moderator bersama tim pakar KPU mesti diberi kesempatan memberi pertanyaan lanjutan hingga jawaban capres/cawapres bukan hanya normatif, tapi juga substantif," kata Mardani kepada wartawan, Jumat (29/12/2018).
"Waktu pendalaman juga mesti cukup," lanjutnya.
"Keduanya sudah disetujui untuk menjadi moderator debat (pertama). Dua tim kampanye dari kedua pasangan calon sudah setuju," kata Ketua KPU Arief Budiman, Jumat (28/12).
Diketahui, Ira Koesno sebelumnya pernah menjadi moderator debat pada Pilkada DKI 2017, sedangkan Imam Priyono merupakan jurnalis dari TVRI. Debat pertama ini nantinya akan dilakukan pada 17 Januari 2019, dengan mengusung tema 'Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme'.
(detik.com) Politik
Ekspor Minyak Arab Saudi Meroket Setelah Selat Hormuz Dibuka
Sejak Amerika Serikat (AS) dan Iran menyetujui perjanjian untuk membuka kembali jalur laut Selat Hormuz bulan lalu, Arab Saudi telah meningkatkan pengiriman minyaknya. Menurut laporan dari CNBC pada J
BC Bengkalis Gagalkan Penyelundupan 652 iPhone Bekas Ilegal dari Malaysia
BENGKALIS â€" Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Bengkalis berhasil menggagalkan upaya masuknya 652 unit handphone bekas merek iPhone ilegal melalui Pelabuhan Pe
Polisi Ungkap Kasus Narkotika 500 Gram di Pangkalan Kuras Pelalawan
PELALAWAN â€" Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Pelalawan mengungkap kasus peredaran narkotika jenis sabu di Dusun II Seimedang, Desa Kesuma, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Rab
65 Personel Polres Rokan Hilir Naik Pangkat, Kapolres: Jadikan Amanah untuk Tingkatkan Kinerja dan Pelayanan
TANAHPUTIH-Sebanyak 65 personel Polres Rokan Hilir menerima kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dalam Upacara Laporan Kenaikan Pangkat Personel Polres Rokan Hilir Periode 1 Juli 2026. Upacara berl
Taspen dan Kemenag RI Integrasikan Data Pernikahan untuk Permudah Layanan ASN
PT TASPEN (Persero) menjalin kerja sama dengan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang