Politik
PAN Copot Ketua DPW Kalsel yang Dukung Jokowi-Maruf
Selasa, 11 Des 2018 11:13
"Sudah dinonaktifkan, segala keputusan dikembalikan ke DPP," ungkap Wasekjen PAN Saleh Daulay saat dikonfirmasi detikcom, Selasa (11/12/2018).
Hanya saja, PAN belum benar-benar memutuskan secara resmi nasib Muhidin selanjutnya. PAN masih terus melakukan penelusuran.
"Ini perlu dipelajari secara rinci kejadiannya seperti apa. Yang jelas ini dukungan ke Jokowi dilakukan secara sengaja," ucap Saleh.
"Kita lihat kesengajaannya dalam rangka apa, apakah ingin mendegradasi partai atau dukungan sepihak, atau seperti apa," lanjut anggota DPR itu.
Muhidin bersama jajarannya mendeklarasikan dukungan kepada Jokowi-Ma'ruf di Banjarmasin pada Minggu (9/12) lalu. Alasan Muhidin berseberangan dengan keputusan PAN yang mengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno adalah karena ingin membesarkan partai. Elite atau tokoh di Kalsel mayoritas merupakan pendukung Jokowi.
"Kita tentu tidak terima tindakan yang bersangkutan (Muhidin). Kita sudah bebaskan tugas," tegas Saleh.
Muhidin sudah angkat bicara mengenai keputusannya mendukung pasangan nomor urut 01. Ia juga mengaku sudah siap mendapat sanksi dari DPP PAN.
"Yang penting aku ini mesti membesarkan PAN, bukan untuk pilpres. Aku diminta kan kemarin untuk membesarkan PAN, karena PAN di Kalimantan terpuruk," sebut Muhidin, Senin (10/12).
Polisi Ungkap Kasus Narkotika 500 Gram di Pangkalan Kuras Pelalawan
PELALAWAN â€" Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Pelalawan mengungkap kasus peredaran narkotika jenis sabu di Dusun II Seimedang, Desa Kesuma, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Rab
65 Personel Polres Rokan Hilir Naik Pangkat, Kapolres: Jadikan Amanah untuk Tingkatkan Kinerja dan Pelayanan
TANAHPUTIH-Sebanyak 65 personel Polres Rokan Hilir menerima kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dalam Upacara Laporan Kenaikan Pangkat Personel Polres Rokan Hilir Periode 1 Juli 2026. Upacara berl
Taspen dan Kemenag RI Integrasikan Data Pernikahan untuk Permudah Layanan ASN
PT TASPEN (Persero) menjalin kerja sama dengan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang
Ditangkap KPK, Bupati Langkat Diduga Terima Suap Proyek
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Langkat, Syah Afadin dalam rangkaian Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Sumatera Utara, Kamis (2/7/2026).Syah Afadin diamankan bersama enam orang lainn
Kepala Daerah Diminta Jaga Integritas Hadapi Beragam Tantangan
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto mengingatkan kepala daerah untuk menjaga integritas dalam menjalankan pemerintahan. Kepemimpinan yang bersih menjadi fondasi utama untuk mew