Jakarta - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyebut akuisisi saham PT Freeport Indonesia (PTFI) yang dilakukan pemerintah merupakan kebijakan sontoloyo. PPP menilai Fadli tak memahami dasar kebijakan pemerintah.

"Nggak mengagetkan, meski saya yakin Fadli belum pernah membaca kontrak antara FI dengan pemerintah RI, juga tidak membaca dokumen-dokumen akuisisi saham tersebut. Nah bagi kaum terdidik, maka sebenarnya yang sontoloyo itu politisi yang tidak berkecukupan bahan, tapi langsung berkomentar negatif," kata Sekjen PPP Arsul Sani kepada wartawan, Rabu (26/12/2018).
Arsul mengaku tidak heran dengan kritik yang disampaikan Fadli. Namun, ia juga cukup menyayangkan karena kritik tanpa data membuat publik tidak cerdas.

"Dia pikir itu cara paling efektif menyampaikan kepada publik untuk meng-downgrade apapun yang dilakukan pemerintah. Nggak peduli bahwa cara itu tidak membangun publik untuk mengkritisi secara sehat," ujarnya.
Arsul pun kemudian menjelaskan soal akuisisi saham tersebut. Diketahui, pemerintah melalui BUMN PT Inalum telah mengakuisisi 51% saham PTFI.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin itu menilai penilaian Fadli soal akuisisi saham Freeport salah kaprah. Ia menilai pemerintah RI tidak perlu mengakuisisi karena kontrak PTFI habis pada 2021.

(detik.com) Politik