Jakarta - PPP menilai pernyataan capres Prabowo Subianto yang menyebut para elite di Jakarta tak paham perjuangan pro-integrasi Timor Timur ke NKRI berpotensi mengadu domba para pemimpin bangsa. Apa alasannya?

"Karena kebijakan yang dilaksanakan oleh Presiden Jokowi selama menjabat terkait dengan kepentingan masyarakat Indonesia eks Timor Timur, termasuk para pejuang tersebut, melanjutkan apa yang telah dilaksanakan oleh presiden sebelumnya, mulai Gus Dur (Abdurrahman Wahid), Megawati (Megawati Soekarnoputri), dan SBY (Susilo Bambang Yudhoyono)," kata Sekjen PPP Arsul Sani kepada wartawan, Kamis (27/12/2018).
Arsul mengatakan para Presiden RI, baik yang saat ini menjabat, yakni Joko Widodo maupun presiden sebelumnya, memiliki perhatian yang sama besar terhadap pejuang pro-integrasi Timor Timur. Terutama di era Jokowi-Jusuf Kalla (JK), pemerintah serius menggarap pembangunan di daerah perbatasan Atambua, NTT.

"Tidak ada yang secara mendasar diubah ke arah lebih buruk. Bahkan dengan peningkatan pembangunan fisik di daerah perbatasan dengan Timor Leste yang dilaksanakan selama 4 tahun dilaksanakan oleh pemerintahan Jokowi-JK berdampak positif secara sosial-ekonomi pada seluruh masyarakat di sana, tentunya termasuk para pejuang eks Timor Timur yang sekarang menatap di wilayah tersebut," papar Arsul.
Saat berkunjung ke Atambua, NTT, dan bertemu para pejuang pro-integrasi Timor Timur, Prabowo menyebut elite di Jakarta tidak paham perjuangan dan pengorbanan mereka. Padahal, menurut Prabowo, para pejuang tersebut telah berkorban nyawa, keluarga, dan harta kekayaannya untuk mempertahankan kedaulatan RI.

Arsul pun melanjutkan, pernyataan itu seolah mengecilkan peran pemerintah selama ini, termasuk saat pemerintahan RI dipimpin Presiden SBY. Ia menyarankan Prabowo lebih memperhatikan diksi saat berbicara.

"Pernyataan Prabowo tersebut seolah-olah menganggap SBY pun tidak paham dengan pengorbanan mereka. Pernyataannya tersebut bisa juga dimaknai mengecilkan perhatian pemerintahan SBY terhadap para pejuang tersebut selama 10 tahun karena, sekali lagi, pemerintahan saat ini tidak sedikit pun mengurangi dengan mengubah kebijakan tersebut," kata dia.
(detik.com) Politik