JAKARTA - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) melakukan audiensi dengan KPU. PSI meminta KPU mengadakan debat bagi partai politik peserta pemilu.

"Perlunya untuk melakukan debat parpol agar kemudian masyarakat bisa menilai terkait dengan visi misi program partai tentang persoalan mendasar kebangsaan," ujar juru bicara PSI Azmi Abubakar di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (15/2/2019).

Azmi mengatakan, hal ini agar masyarakat dapat menilai caleg-caleg yang dimiliki partai. Azmi mengatakan debat ini nantinya dapat dilakukan oleh jubir masing-masing partai.
"Kami dari PSI melihat alangkah baiknya bila dalam waktu yang tersisa ini, dibuka ruang oleh KPU perdebatan antara partai politik baik misalnya antar jubir atau gimana lah teknisnya. Agar masyarakat luas bisa menilai caleg-calegnya yang dipilih," kata Azmi.

Menurutnya, bila debat ini tidak dilaksanakan maka masyarakat tidak dapat mengetahui lebih banyak track record calegnya. Dia juga mengatakan debat ini bukan untuk menimbulkan debat, melainkan sebagai bentuk diskusi.
"Saya fikir ini perlu disikapi cepat karena kalau tidak, masyarakat hanya melulu menanti perbedaan atau pandangan-pandangan yang disampaikan oleh presiden 01 02. Sedangkan masyarakat sepi dari record caleg-caleg," kata Azim.

"Hal ini sebetulmya untuk melontarkan diskusi lebih jauh, bukan menimbulkan kegaduhan atau apalah namanya tapi itu pencerahan angin segar. Mudah-mudahan ini bisa di fasilitasi oleh KPU, sehingga rakyat bisa lebih jelas memilih calegnya atau partai yang akan bertarung pada 17 April," sambungnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua KPU Arief Budiman mengatakan dalam aturan debat hanya diselenggarakan untuk pasangan capres cawapres. Sedangkan menurutnya, bagi caleg dan parpol dapat dilakukan dengan bentuk kampanye tatap muka hingga rapat umum.

"Ini mengingatkan kita cuma kalau kita base on regulation perintah atau aturan, debat hanya paslon selebihnya tidak dalam bentuk debat. Tapi ada kan tatap muka, rapat umum, iklan melalui media masa dan lain-lain," kata Arief.

Arief mengatakan bila usulan debat ini digelar, maka perlu diatur terkait waktu hingga anggaran. Arief menuturkan nantinya pihaknya akan terlebih dulu melakukan pembahasan terkait ide yang disampaikan.

Politik