Drama revisi UU Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) tak kunjung usai sejak enam tahun lalu. Ada saja penolakan yang dilakukan oleh partai politik di DPR meski sebagian besar partai menilai revisi UU KPK dibutuhkan.

Gelombang penolakan masyarakat, pegiat antikorupsi dan para tokoh menjadi salah satu pertimbangan alotnya pembahasan revisi UU KPK. Menariknya, partai penguasa diketahui selalu ingin melakukan revisi terhadap UU KPK.

PDIP misalnya, setelah berkuasa paling keras menginginkan adanya revisi UU KPK. KPK dinilai terlalu berkuasa sehingga dibutuhkan fungsi kontrol dalam proses penegakan hukum yang dilakukan. Padahal dahulu saat menjadi oposisi, PDIP sendirian menolak adanya revisi UU KPK.

Sekarang saat berkuasa, PDIP menjadi pengusul draf revisi UU KPK. PDIP ingin ada empat poin yang direvisi dalam UU KPK. Di antaranya adanya dewan pengawas di KPK, serta perketat fungsi penyadapan dengan izin pengadilan lebih dahulu. KPK juga dipersilakan merekrut penyidik sendiri, kemudian memberikan kewenangan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) di KPK.

Presiden Jokowi pun diklaim setuju dengan empat poin tersebut. Menurut mereka, empat poin itu penting untuk memperkuat KPK, bukan justru melemahkan atau mengkebiri kewenangan KPK.

Menko Polhukam Luhut Pandjaitan menyebut Presiden Jokowi sudah menyetujui empat poin yang ada dalam draf revisi UU Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK. Luhut menjelaskan, apabila revisi keluar dari empat poin itu, baru pemerintah akan menolaknya.

"Presiden maunya pasti, revisi UU KPK kalau lari dari empat (poin) itu Presiden nggak mau. Presiden itu sederhana, iya iya, nggak nggak," kata Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (10/2).

Sementara di DPR, pembahasan berjalan alot, awalnya hanya Partai Gerindra yang menolak tegas revisi UU KPK. Kini Partai Demokrat atas instruksi langsung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ikut menolak revisi UU KPK. Pembahasan pun ditunda di DPR hingga pekan depan.

Sikap Partai Demokrat pun bisa dibilang berubah setelah berada di luar pemerintah. Dahulu saat berkuasa,
Partai Demokrat di DPR menjadi salah satu yang ngotot juga melakukan revisi UU KPK.

Dimotori Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, sejak tahun 2010 partai berlogo bintang Mercy ini ingin adanya perubahan di UU KPK. Ketua Komisi III DPR dari Demokrat Gede Pasek Suardika juga paling vocal membahas wacana revisi UU KPK di parlemen.

Saat itu, hanya PDIP partai oposisi yang menolak. Bahkan sempat terjadi konflik internal di Demokrat soal revisi UU ini. Ruhut Sitompul yang paling konsisten menolak revisi UU KPK sejak dulu. Bahkan dia tak segan menyerang Gede Pasek.

"Kalau kita boleh jujur, Gede Pasek itu kan sekarang kan dia yang paling ngotot. Dia kan enggak pernah di Komisi III. Dari Komisi II langsung jadi Ketua Komisi III, apa enggak pening dia," jelas Ruhut di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa 2 Oktober 2012 lalu.

Pembahasan revisi UU KPK pun akhirnya tertunda kala itu. Pemerintahan SBY memutuskan tak mau revisi UU KPK dibahas.

Adakah hubungan banyaknya kader partai penguasa terjerat korupsi dengan ngototnya PDIP dan Demokrat merevisi UU KPK saat berkuasa? Begitu empuknyakah menjadi penguasa sehingga takut diawasi KPK? (merdeka.com)

Politik