merdeka.com

 Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang juga anggota Komisi 8, Maman Imanulhaq, mengkritisi jalannya revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana yang saat ini sedang dibahas.

Sebab dalam revisi tersebut, posisi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tidak lagi dicantumkan.
Padahal menurutnya, maksud RUU ini adalah untuk memperkuat kewenangan lembaga tersebut.

"Jujur saja kita tahu di DPR di Komisi 8 sedang dibahas tentang rancangan UU untuk bencana ini yang akan direvisi, yang kemungkinan, BNPB kemungkinan tidak ada, BNPB enggak ada," katanya menjadi salah satu pembicara dalam diskusi 'Kita Jaga Alam, Alam Jaga Kita' melalui siaran teleconference, Sabtu (14/11)

Maman bingung dengan rencana tersebut. Padahal, kata dia, badan tersebut merupakan bagian dari penanggulangan bencana.

"Ini malah BNPB mau dihilangkan," ungkap Maman.

Dia mengaku memang beberapa kendala di lapangan terkait BNPB di daerah. Semisal dalam hal menetapkan bencana darurat atau tidak.

Kemudian, katanya, kendala terkait birokrasi di BNPB daerah kurang terkoordinasi. Dia mencontohkan bantuan yang diberikan seperti mobil dan perahu tidak dirawat oleh pihak BNPB daerah sehingga terjadi kerusakan dini sebelum digunakan.

"Waktu itu saya ngasih mobil, perahu ditendeun di sana, dan ternyata ngasih bantuan tapi tingkat perawatannya kurang, sebelum bencana sudah rusak," papar Maman.

Sebelumnya diketahui Ketua Komisi VIII DPR, Yandri Susanto, berinisiatif untuk merevisi UU Penanggulangan Bencana karena adanya permasalahan kewenangan BNPB. Terlebih Indonesia kini tengah diserang pandemi Covid-19 sehingga perlu diatur penanggulangannya.

"Jangan sampai revisi itu meniadakan apa ya keberadaan BNPB, nah ini yang perlu lobi di internal pemerintah juga," kata Yandri di DPR, Rabu (9/9).