merdeka.com

Dua kader PDI Perjuangan masuk bursa calon Kepala Otorita Ibu Kota Negara Nusantara yang pernah disampaikan Presiden Joko Widodo. Yaitu, Basuki Tjahaja Purnama dan Azwar Anas.

Menanggapi itu, Wakil Sekjen PDI Perjuangan Utut Adianto mengatakan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya penunjukan kepala otorita kepada Jokowi. PDIP fokus pada bagaimana implementasi UU IKN dan aturan turunannya nanti.

"Itu wilayahnya pak Jokowi kalau kami yang penting UU-nya sudah diketok yang kami jaga adalah UU ini bisa implementasinya jalan di lapangan itu nanti kami sudah sampaikan melalui mas Pramono Anung," ujar Utut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/1).

Utut juga enggan mengomentari apakah Ahok dan Azwar Anas cocok atau tidak menjadi calon kepala otorita. "Saya enggak bisa ngomentarin orang," ucapnya

Sementara itu, anggota Pansus RUU IKN Fraksi PDIP TB Hasanuddin menegaskan Jokowi punya kewenangan sepenuhnya menunjuk kepala otorita. Ia menyerahkan kepada pemerintah bagaimana kriteria orang yang akan dipilih nanti.

"Jadi biarkan pemerintah yang membuat kriteria calon kepala otorita dan biarkanlah sesuai UU, dalam hal ini presiden yang memutuskan siapa yang ditunjuk menjadi kepala otorita," ucapnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo pernah mengumumkan empat calon Kepala Otorita Ibu Kota Negara. Empat itu adalah, Bambang Brodjonegoro yang pernah menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, mantan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, dan Dirut Utama PT Wijaya Karya Tumiyana.

"Jadi untuk otoritas Ibukota negara kita memang akan segara tandatanganin Perpres di mana disitu nanti ada CEO nya. Kandidatnya ada banyak. Yang namanya kandidat memang banyak Pak Bambang Brodjonegoro, Ahok, Tumiyono, Azwar Anaz," kata Jokowi di Veranda, Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin 2 Maret 2020.