Terkait penyataan ini, Jubir PKS, Pipin Sopyan mengatakan indeks korupsi di Indonesia memang masih tinggi. Apa yang disampaikan Prabowo di Singapura itu memang sesuai dengan kondisi di Indonesia saat ini. Walaupun KPK gencar melakukan OTT, tapi korupsi tetap terjadi.

"Kalau kita lihat indeks korupsi kita memang masih tinggi. Jadi sebetulnya beliau ingin mengungkapkan bahwa memang kondisi korupsi di Indonesia sedang bermasalah. Sampai saat ini meskipun KPK tetap bergerak dari dulu sampai sekarang tetap saja korupsi ada di mana-mana," jelasnya di Gedung DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Rabu (28/11) malam.

Bahkan, lanjut Pipin, potensi penyalahgunaan anggaran berdasarkan data Menteri PAN dan RB yaitu 30 persen dari APBD dan APBN.

"Saya kira mungkin titik pesannya (dari Prabowo) itu," ujarnya.

Menurutnya, Prabowo punya komitmen tinggi untuk pemberantasan korupsi. Karena itulah jika pasangan Prabowo-Sandi menang pada Pilpres 2019 mendatang, pemberantasan korupsi menjadi salah satu prioritas. Kubu Prabowo-Sandi juga berkomitmen untuk memperkuat lembaga peradilan mulai dari KPK, kepolisian maupun kejaksaan.

"Beliau kan sering mengatakan bocor, bocor, bocor dan sebagainya. Kami punya komitmen bahwa ketika Pak Prabowo menang pada Pilpres 2019 maka kita ingin korupsi itu diberantas dan itu dimulai dari siapa? Memang itu harus dimulai dari pimpinan dan Pak Prabowo akan memimpin pemberantasan korupsi," jelasnya.

Jika Prabowo menjadi presiden, maka tak akan ada yang mempersoalkan fungsi dan tugas KPK sebagaimana yang terjadi beberapa tahun terkahir saat Jokowi menjadi presiden. Dia pun mengkritik adanya Pansus KPK di DPR.

"Jadi tidak ada lagi nanti misalnya sebagai pemerintah dan partai pendukung malah mempersoalkan dengan pansusnya KPK. Seperti yang kemarin terjadi di era pak Jokowi. Ketika nanti kita diberikan amanah memerintah maka firm KPK diperkuat, kepolisian diperkuat, kejaksaan diperkuat, sehingga memang tindak pidana korupsi bisa ditekan," pungkasnya. 

(merdeka.com)