DPRD Kepulauan Meranti Sahkan Tiga Pansus Bahas Tujuh Ranperda Baru

PT.SPIRIT INTI MEDIA

Jumat, 03 Jul 2026 13:14

SELATPANJANG - DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti resmi membentuk tiga Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas tujuh Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). Pembentukan regulasi baru ini dirancang untuk mendongkrak kualitas pelayanan publik serta memperkuat tata kelola pemerintahan di Balai Sidang DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Kamis (2/7/2026).

Dari total tujuh rancangan aturan yang masuk dalam tahap pembahasan, tiga di antaranya merupakan usulan langsung dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Sementara empat regulasi lainnya lahir dari hak inisiatif anggota dewan yang melihat adanya kebutuhan mendesak di tengah masyarakat.

Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, SM MM menyatakan pemerintah daerah sangat terbuka dan siap memperkuat sinergi dengan legislatif. Salah satu rancangan aturan krusial yang diajukan eksekutif adalah Ranperda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.

"Atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti kami mengucapkan terima kasih atas pandangan dan apresiasi yang telah disampaikan seluruh fraksi DPRD. Berbagai masukan tersebut menjadi bahan penting dalam penyempurnaan substansi Ranperda," jelas Muzamil.

Aturan mengenai sanitasi dan limbah domestik ini disiapkan sebagai landasan hukum untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan menunjang tingkat kesehatan masyarakat. Pelaksanaan program sanitasi tersebut nantinya akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, serta melibatkan partisipasi aktif warga dan dunia usaha.

Pemerintah daerah juga mengajukan perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Revisi ini dilakukan agar daerah bisa beradaptasi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 yang baru diterbitkan pusat.

Penyelarasan aturan aset ini dinilai sangat penting agar pencatatan barang milik daerah menjadi lebih tertib, transparan, dan akuntabel. Pengelolaan aset yang baik diyakini mampu menyumbang angka yang lebih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di masa mendatang.(goriau)