ROKANHULU-Berbagai proyek di Kabupaten Rokan Hulu yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) serta Bantuan Keuangan (Bankeu) dari APBD Provinsi Riau tahun 2018 sudah mulai dilelang oleh panitia lelang dengan menayangkan di Layanan Pengadaan Secara ELektronik (LPSE) dan Unit Layanan Pengadaan (ULP) setempat.

Namun di sejumlah proyek tersebut, para kontraktor langsung menawar hingga turun dari 15 mencapai 20 persen, menurun dari pagu anggaran yang sudah ditetapkan oleh Pemkab Rohul belum lagi pajak.

Terkait hal ini, Komisi IV DPRD Rohul yang membidangi meminta semua pihak untuk melakukan memonitoring dan pengawasan pelaksanaan proyek secara serius bila nanti sudah diumumkan siapa pemenangnya, karena pemenang itu ada dari anggka 15-20 persen turun dari Pagu. Sehingga kalau ditambah dengan pajak tentu semakin kecil dana proyek itu.

Disampaikan Nono Patria Pratama SE kepada awak Media, Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rohul hanya mau mengingatkan pada mutu dan kualitas pekerjaan proyek itu, apabila pada penawaran itu sudah ada pemenangnya. Dan diharapkan dikerjakan sesuai bestek.

"Kita khawatir pada mutu dan kualitas propel, bila penawaran itu dari 15 hingga lebih 20 persen turun penawaran dari pagu anggaran, namun untuk melakukan penawaran itu sudah haknya dari Kontraktor," kata Nono.

"Untuk itu kami meminta Jajaran Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Riau diminta betul betul ekstra dalam mengawasi pelaksanaan proyek kegiatan pembangunan 2018 ini, terutama menyangkut kualitas pekerjaan. Terutama untuk proyek non aspal, seperti Bes peningkatan jalan, gedung, turap, Semenisasi, beberapa kontraktor berani menawar paket 15 persen sampa lebih 20. persen turun dibawah pagu atau Harga Perkiraan Sendiri (HPS)," tegas Ketua Komisi IV DPRD Rohul menambahkan.

"Peran Media masa dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) juga harus ada untuk terlibat mengawasi pekerjaan proyek yang dikerjakan tersebut, demi kemajuan Rokan Hulu dibidang pembangunan insfraktruktur," harap Nono.

Tambah Anggota DPRD Rohul ini, memastikan Unit Layanan Pengadaan dan LPSE Pemkab Rohul memberikan yang terbaik dengan melakukan verifikasi pengecekan dan kroscek pada berbagai penawaran proyek-proyek tersebut.

"Kan tidak harus yang paling rendah penawaran hingga turun dari 15-lebih 20 persen yang menang, namun itu pun kewenangan di ULP, LPSE serta haknya kontraktor juga membuat penawaran, kami dari Komisi yang membidangi akan terus melakukan pengawasan secara ektra," tandas Nono. (fah)

Politik