Sabtu, 09 Mei 2026
  • Home
  • Politik
  • Sudah Dua Pekan, Komisi I DPRD Riau Belum Terima Data dari PHR Soal Titik BMN 180 Km

Berita

Sudah Dua Pekan, Komisi I DPRD Riau Belum Terima Data dari PHR Soal Titik BMN 180 Km

PT.SPIRIT INTI MEDIA
Senin, 16 Feb 2026 13:37
(FotoGoriau.com)
PEKANBARU â€" Komisi I DPRD Provinsi Riau hingga kini belum menerima data terkait Barang Milik Negara (BMN) dari PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) berupa lahan kiri dan kanan masing-masing 50 meter di ruas Jalan Pekanbaru - Dumai sepanjang 180 kilometer.

Ketua Komisi I DPRD Riau, Nur Azmi Hasyim, mengatakan bahwa berdasarkan kesepakatan rapat antara Komisi I DPRD Riau, PHR dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) di Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada 27 Januari lalu di Jakarta, PHR berkomitmen menyerahkan data tersebut paling lambat dua minggu setelah pertemuan.

“Sekarang sudah lewat dua minggu, namun data itu belum kami terima,” ujar Nur Azmi, Senin (16/2/2026).

Ia meminta agar PHR segera menyelesaikan persoalan tersebut, termasuk kejelasan status lahan di Jalan Jenderal Sudirman Kota Dumai yang menurut PHR juga masuk dalam kategori BMN.

Nur Azmi menjelaskan, sebelumnya Komisi I DPRD Riau melakukan konsultasi ke DJKN untuk mempertanyakan status lahan masyarakat yang masuk kategori BMN. Dalam pertemuan tersebut, rombongan DPRD diterima langsung oleh Direktur PKN DJKN, Purnamatesi Anturi, beserta jajaran.

Komisi I menyampaikan banyaknya pengaduan masyarakat terkait status tanah yang diklaim sebagai BMN, khususnya di sepanjang ruas jalan Dumaiâ€"Pekanbaru. Persoalan ini dinilai telah berlangsung lama dan menimbulkan dampak hukum serta keresahan di tengah masyarakat.

DPRD Riau juga telah beberapa kali melakukan pertemuan dengan pihak terkait, termasuk BPN dan Kanwil di Provinsi Riau, serta turun langsung ke daerah terdampak seperti Kabupaten Bengkalis untuk memastikan kondisi di lapangan.

“Bukan hanya di sepanjang jalan, tetapi juga masuk ke kawasan permukiman dan jalan protokol. Bahkan di beberapa titik sudah berdiri rumah sakit, perkantoran, hotel hingga bank,” ungkapnya.

Menurutnya, sebagian masyarakat terdampak telah memiliki alas hak atas tanah tersebut. Karena itu, DPRD meminta kepastian mengenai titik awal dan akhir BMN Hulu Migas sepanjang 180 kilometer agar persoalan ini tidak berlarut-larut.

Dalam pertemuan itu jelas politisi Demokrat ini, DJKN meminta PHR segera mengirimkan surat resmi kepada Komisi I DPRD Riau yang memuat kejelasan titik lokasi BMN tersebut dalam waktu dua minggu. Selain itu, tanah yang tidak masuk dalam peta BMN akan dikeluarkan dari kategori Barang Milik Negara.

Komisi I DPRD Riau berharap PHR segera memenuhi komitmennya agar kejelasan dan kepastian hukum bagi masyarakat di sepanjang Jalan Pekanbaruâ€"Dumai dan Jalan Jenderal Sudirman Kota Dumai dapat segera terwujud. (Grc)
Sumber: GoRiau.com

Berita
Berita Terkait
  • Rabu, 18 Mar 2026 16:35

    Inisial 4 Anggota Bais Terduga Penyiram Air Keras ke Aktivis KontraS

    JAKARTA - Komandan Puspom TNI Mayjen Yusri Nuryanto menjelaskan pihaknya telah menerima empat prajurit yang diduga terlibat dalam kasus penyiraman air keras ke Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus.

  • Selasa, 17 Mar 2026 09:19

    Haji 2026 Berpotensi Ditunda Imbas Konflik Timur Tengah, MUI: Bangun Optimisme!

    JAKARTA - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa, Asrorun Ni’am Sholeh menyoroti langkah pemerintah yang berencana menunda pemberangkatan jamaah haji 2026 imbas konflik Israel-AS dengan Ir

  • Senin, 16 Mar 2026 14:32

    Rismon Membelot, Roy Suryo Cs Kembali Gugat MK soal UU ITE

    JAKARTA - Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma atau dr Tifa akan kembali mengajukan gugatan baru ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sejumlah pasal di KUHP dan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik

  • Sabtu, 14 Mar 2026 10:39

    Peristiwa 14 Maret: Bung Hatta Wafat hingga Lahirnya Albert Einstein

    JAKARTA - Sejumlah peristiwa penting dan bersejarah tercatat terjadi pada 14 Maret di berbagai belahan dunia. Salah satunya adalah wafatnya Wakil Presiden pertama Indonesia, Mohammad Hatta atau Bung H

  • Sabtu, 14 Mar 2026 10:35

    Prabowo Larang Pejabat Gelar Open House Mewah saat Lebaran

    JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meminta para pejabat pemerintah untuk tidak menggelar acara open house secara mewah pada perayaan Idul Fitri 2026. Imbauan tersebut disampaikan Presiden Prabowo dal

    • komentar Pembaca
    berita Terbaru

    Copyright © 2012 - 2026 www.spiritriau.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami Redaksi Pedoman Media Siber Disclaimer Iklan Karir RSS Kontak