Senin, 29 Jun 2026
  • Home
  • Politik
  • 4 Fraksi DPRD Rohil Adakan Hearing dengan Mahasiswa, Ini Pembahasannya

4 Fraksi DPRD Rohil Adakan Hearing dengan Mahasiswa, Ini Pembahasannya

Laporan : Jonathan Surbakti
PT.SPIRIT INTI MEDIA
Senin, 03 Apr 2023 22:20
(Foto : Istimewa)
4 Fraksi DPRD Rohil Adakan Hearing dengan Mahasiswa Senin (3/4/2023)
BAGANSIAPIAPI-DPRD Rokan Hilir (Rohil) mengadakan hearing dengan perwakilan mahasiswa, yang tergabung dalam Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Cabang Rohil, Senin (3/4/2023).
Hadir dalam hearing itu terdiri dari empat Fraksi yakni komisi A, Komisi B, Komisi C dan Komisi D. Hearing dipusatkan di ruang Banmus DPRD Rohil.

Adapun poin yang disampaikan mahasiswa mengenai pemilihan kepala desa (Pilkades) di Kabupaten Rohil yang belum dilaksanakan pemerintah daerah.
Kemudian, terkait gaji pegawai hororer yang tertunggak selama dua bulan dari Februari-Maret 2023. Kemudian isu seputaran penerimaan personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang sempat memunculkan isu negatif dari berbagai kalangan masyarakat.

Dalam pertemuan yang dilakukan, mahasiswa dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sepakat agar aparat penegak hukum melakukan penegakan supremasi hukum.
"Kami tadi sepakat dengan DPRD bahwa ini semua bukan domainnya kami sebagai mahasiswa dan DPRD. Melainkan aparat penegak hukum dalam tindakannya," kata Ketum SEMMI Rokan Hilir, Ramdani Darma.
Ramdani memaparkan bahwa Aliansi Mahasiswa, DPRD, dan Pemkab Rokan Hilir dalam waktu dekat akan agendakan ulang publik hearing. Dengan terlebih dahulu melakukan kajian-kajian seputar isu yang sedang bergulir bersama aliansi mahasiswa lainnya.

"Ini nanti akan kita kaji dulu dengan matang bersama rekan-rekan mahasiswa yang lainnya, barulah kemudian akan kita layangkan surat kepada masing-masing pihak untuk melaksanakan publik hearing lanjutan," katanya.
Menurut Ramdani ini akan menjadi point bersama, bahwa demokrasi di tingkat bawah seperti Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) harus segera dilaksanakan. Sebab, sebentar lagi akan menghadapi agenda strategis Nasional yakni Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang tidak bisa di tunda.

Untuk itu, menurut Ramdani Darma harus ada rapat jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Rohil untuk melaksanakan Pilkades.
"Harus ditetapkan. Baik itu di tunda ataupun dilaksanakan. Kalau tunda, jelas konsekwensinya, agar roda pemerintahan di Kabupaten Rokan Hilir tidak institusional," sebutnya.

Mahasiswa memberikan apresiasi kepada pihak DPRD Rokan Hilir atas rapat dengar pendapat yang dilakukan bersama DPRD bahwa mereka mendapatkan respons yang mencerdaskan dari para wakil rakyat tersebut.
"Hari ini kami dan rekan-rekan mahasiswa lainnya mendapat respons pencerdasan dari DPRD Rokan Hilir dengan memberikan tiga buah salinan Peraturan Daerah sesuai dengan apa yang kita bicarakan tadi," imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua III DPRD Rokan Hilir Hamzah menyampaikan pihaknya telah menyikapi apa yang telah disampaikan kawan-kawan dari mahasiswa. Melalui rapat dengar pendapat bersama dengan komisi DPRD lainnya terkait beberapa poin yang disampaikan.

Hamzah menyampaikan bahwa regulasi pemilihan penghulu (Pilpeng) dari pihak DPRD sudah tidak ada masalah. Semuanya sudah jelas melalui peraturan daerah (Perda). Untuk pelaksanaan Pilpeng sepenuhnya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah (Pemda).

Terkait dengan gaji honor yang belum dibayarkan oleh Pemkab Rohil, DPRD pun telah memanggil OPD terkait untuk segera membayarkan gaji honorer terebut.
DPRD Rokan Hilir juga telah menanggapi terkait persoalan di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpop PP), seperti apa yang telah disampaikan mahasiswa, juga merupakan tanggung jawab dari DPRD sebagai kontroling, pengawasan dan budgeting. Bakal memanggil Kasatpol PP terkait jumlah pegawai honorer, sehingga masalah regulasi di tingkat legislatif sudah dilaksanakan secara tuntas.

Rapat dengar pendapat antara aliansi mahasiswa dan legislatif tersebut, pihak DPRD juga menyerahkan beberapa salinan peraturan daerah (Perda). Seperti Perda Pilpeng kepada mahasiswa sebagai bukti bahwa ditingkat legislatif persoalan ini sudah selesai.

Politisi dari Fraksi Partai Hanura tersebut setuju dengan apa yang telah disampaikan mahasiswa untuk menggelar hearing publik berikutnya. Bersama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rohil.
"Kita dari pihak DPRD Rokan Hilir meminta kepada Pemkab Rokan Hilir melalui BPKAD untuk segera membayarkan tunggakan gaji honorer agar ini tidak berlarut-larut," ujar Hamzah.

Menanggapi itu, Bupati Rokan Hilir (Rohil), Afrizal Sintong menyampaikan, gaji honorer untuk Januari 2023 sudah dibayarkan. Sementara, untuk gaji tenaga honorer Februari dan Maret Pemkab Rohil akan segera membayarkannya pada pekan ini.
"Gaji satu bulan sudah kita bayarkan. Dua bulan lagi akan segera kita bayarkan pekan ini, termasuk gaji PPPK juga sama," pungkas Afrizal Sintong (advertorial)

DPRD Rokan Hilir
Berita Terkait
  • Jumat, 26 Jun 2026 16:24

    Polisi Bongkar 3 Klaster Kejahatan Besar, Libatkan WNA hingga Korporasi

    Jakarta - Polda Metro Jaya mengungkap tiga klaster tindak pidana yang menjadi fokus penindakan, yakni perjudian digital yang terafiliasi aplikasi HOT51, praktik perjudian berkedok arena permainan Time

  • Jumat, 26 Jun 2026 16:22

    Penampakan Mesin Judi Berkedok Timezone Disita Polisi di Jakarta, Puluhan Orang Ditangkap

    Kepolisian menggerebek lokasi diduga sarang judi berkedok arena permainan anak di wilayah Jakarta Utara (Jakut) dan Jakarta Barat (Jakbar) pada Sabtu 13 Juni 2026. Barang bukti mesin Timezone disita d

  • Jumat, 26 Jun 2026 15:45

    Danlanud Sjamsudin Noor Sampaikan Kejuaraan IPAC Seri 2 dan Gantolle Seri 1 KTM Fly Kotabaru 2026 Menjadi Panggung Pembinaan Atlet Dirgantara Masa Depan

    Banjarbaru - Komandan Lanud Sjamsudin Noor Kolonel Pnb Hilman L.P. Ambarita, M.M.S., selaku Ketua FASI Daerah Kalimantan Selatan (Fasida Kalsel) hadir secara langsung dalam acara Penutupan Kejuaraan N

  • Jumat, 26 Jun 2026 15:43

    Strategi Kemenkeu dan BGN Kawal Anggaran Makan Bergizi Gratis

    JAKARTA - Sinergi pengawasan anggaran dibangun secara kuat oleh Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S Deyang. Pertemuan kedua pimpinan ini berfokus memat

  • Jumat, 26 Jun 2026 14:41

    HUT Bhayangkara ke-80 Polda Riau Resmikan Rest Area Ojol dan Bagikan Sembako

    PEKANBARU - Semangat berbagi dan memperkuat kedekatan dengan masyarakat terus ditunjukkan Kepolisian Daerah Riau dalam menyambut Hari Bhayangkara ke-80. Melalui Direktorat Pembinaan Masyarakat, instit

    • komentar Pembaca
    berita Terbaru

    Copyright © 2012 - 2026 www.spiritriau.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami Redaksi Pedoman Media Siber Disclaimer Iklan Karir RSS Kontak