Minggu, 17 Mei 2026
  • Home
  • Sosial
  • Transmigrasi Lokal untuk Relokasi Warga dari TNTN

Sosial,

Transmigrasi Lokal untuk Relokasi Warga dari TNTN

PT.SPIRIT INTI MEDIA
Jumat, 11 Jul 2025 09:52
RIAU POS.CO
PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menegaskan bahwa program relokasi dari kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang benar-benar tinggal dan menggantungkan hidupnya di wilayah tersebut. Sementara yang masuk kawasan TNTN karena dibawa pihak-pihak tertentu atau cukong, tidak akan termasuk dalam skema relokasi yang disiapkan pemerintah.

Gubernur Riau Abdul Wahid mengatakan, beberapa waktu lalu pihaknya bersama Menteri Pertanahan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Menteri Transmigrasi telah menggelar rapat dengan Kejaksaan Agung membahas penyusunan peta jalan penanganan kawasan TNTN, termasuk mekanisme relokasi bagi warga yang terdampak.Relokasi direncanakan akan menggunakan sistem transmigrasi lokal. Sementara untuk lokasi relokasi telah mulai dicari oleh pihak BPN dan akan difokuskan hanya kepada masyarakat asli yang memang tinggal di kawasan tersebut. Tujuannya adalah memberikan solusi jangka panjang bagi warga tanpa merusak fungsi konservasi taman nasional.

“Salah satu langkah yang kita buat yaitu untuk dilakukan relokasi dengan sistem transmigrasi lokal. Untuk tanahnya, saat ini lagi dicari BPN,” ujar ungkap Gubri saat melakukan pertemuan dengan Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR Republik Indonesia di Kantor Gubernur Riau, Kamis (10/7). 

Namun, Gubri menegaskan relokasi tidak berlaku bagi masyarakat yang disebut sebagai bawaan cukong atau pihak luar yang masuk secara ilegal dengan difasilitasi oleh oknum tertentu. Tanggung jawab atas keberadaan mereka tidak akan ditanggung negara, melainkan dibebankan kepada pihak-pihak yang membawa mereka masuk.

“Untuk masyarakat yang dibawa oleh cukong tentu itu tanggung jawab cukongnya. Kalau yang memang datang sendiri dan di sana tidak ada lagi penghasilan, maka salah satu solusinya bolehlah panen sekarang untuk modal. Waktunya tergantung, kita lihat nanti,” tegas Wahid.

Sementara itu, pendataan jumlah warga yang berhak untuk direlokasi masih terus dilakukan. Dikatakan Wahid, saat ini pemerintah juga sedang menyusun rincian keperluan dasar yang akan diperlukan dalam proses relokasi, termasuk anggaran, fasilitas, dan lokasi yang sesuai.

“Kita berangsur-angsur untuk menertibkannya. Jadi yang menyiapkan anggarannya nanti Kementerian Transmigrasi. Lagi kita susun kebutuhannya berapa, setelah itu baru kita laporkan ke Kementerian Pertanahan,” ujarnya.

Gubri menyampaikan, saat ini pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah masih bersifat persuasif. “Saat ini masih persuasif. Jika tidak bisa persuasif baru akan diambil tindakan tegas,” ujarnya.  Lebih lanjut dikatakannya, upaya penertiban ini tidak dilakukan secara tergesa.

Langkah awal yang diambil adalah melakukan inventarisasi terhadap lahan dan penduduk yang bermukim di TNTN. Pendataan ini menjadi landasan utama dalam menyusun strategi penertiban dan rencana relokasi ke depan.

Pemerintah daerah (pemda) bersama kementerian terkait terus menjalin koordinasi untuk memastikan bahwa langkah yang diambil tidak hanya tegas, tetapi juga adil dan manusiawi. Fokus utama pemerintah kata Gubri, adalah menertibkan kawasan tanpa menimbulkan konflik sosial yang tidak diinginkan.

Sementara itu, anggota BAM DPR RI Slamet Haryadi dalam kesempatan tersebut mengatakan, kunjungan ke Riau ini dilakukan karena sebelumnya mereka mendapat kunjungan dari warga mengadukan terkait nasib yang selama ini sudah tinggal dan berkebun di TNTN.

“Kami sebelumnya mendapat laporan dari masyarakat yang mempertanyakan nasib mereka. Karena itu kami datang langsung ke Riau untuk mengetahui seperti apa saja yang sebenarnya terjadi. Kami ingin pelaksanaan relokasi di TNTN benar-benar berkeadilan dan tidak ada masyarakat yang merasa dianaktirikan,” sebutnya.

Dinilai Ganggu Upaya Penertiban di TNTN
Dalam pada itu, puluhan massa dari aliansi mahasiswa masyarakat adat Riau melakukan aksi demonstrasi di samping Kantor Gubernur Riau, Jalan Cut Nyak Dien, Kamis (10/7). Aksi tersebut menolak kedatangan Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI, Adian Napitupulu, ke Provinsi Riau.

Para demonstran menilai kehadiran politisi PDI Perjuangan itu dapat memperkeruh situasi di tengah upaya penyelamatan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN). Penolakan ini dipicu oleh pernyataan Adian yang menyebut masyarakat bukan pihak utama penyebab kerusakan hutan di kawasan TNTN.

“Kami menolak kedatangan Adian Napitupulu. Kami khawatir kehadirannya justru memperkeruh suasana,” kata Ketua HMI Cabang Pekanbaru, Givo Vrabora, dalam orasinya.

Ia menegaskan bahwa penyelamatan TNTN sebagai habitat satwa dilindungi seperti gajah dan harimau harus didukung semua pihak. Jika tidak, keberlangsungan hidup satwa tersebut akan semakin terancam menuju kepunahan.

“Kami menyatakan dukungan penuh terhadap Tim Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang bekerja sama dengan TNI dan Polri dalam mengembalikan fungsi hutan TNTN sebagai rumah marga satwa,” ujarnya.

Terkait masyarakat yang sudah terlanjur menetap dan berusaha di kawasan taman nasional, demonstran mendorong pemerintah mencarikan solusi yang adil dan manusiawi. Mereka menilai konflik antara manusia dan satwa liar kerap terjadi karena adanya perambahan yang berasal dari luar, termasuk praktik ilegal seperti pembalakan liar dan perluasan perkebunan sawit.

Sesuai agenda, Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI pada Kamis pagi melakukan pertemuan dengan Pemprov Riau. Namun dari rombongan BAM DPR RI yang datang, tidak ikut di dalamnya Adian Napitupulu.(das).***(Riau Pos.co)
Sumber: RIAU POS.CO

Sosial
Berita Terkait
  • Jumat, 08 Mei 2026 09:36

    Transformasi Alun-Alun Tanjung Sawit: Dari Lapak Sederhana Menjadi Ikon Ekonomi Desa Terbaik di Riau

    Pekanbaru -Wajah Alun-Alun di Desa Tanjung Sawit, Kecamatan Tapung, kampar  kini berubah total. Kawasan yang sebelumnya dipenuhi deretan pedagang menggunakan gerobak kayu dan tenda seadanya kini

  • Senin, 04 Mei 2026 09:09

    Bupati Inhil Herman Dorong Konsolidasi Politik di Muscab IX PPP

    Indragiri Hilir-Bupati Indragiri Hilir (Inhil), Herman, menegaskan pentingnya konsolidasi partai politik dan penguatan sinergi dengan pemerintah daerah dalam menghadiri Musyawarah Cabang (Muscab) IX P

  • Kamis, 30 Apr 2026 17:53

    Hingga 30 April, 2.653 Jemaah Haji Riau Terbang ke Tanah Suci

    PEKANBARU - Kementerian Haji dan Umroh (Kemenhaj) Provinsi Riau telah memberangkatkan 2.653 jemaah haji asal Riau ke Tanah Suci hingga Rabu, 30 April 2026. Pemberangkatan dilakukan melalui enam kelomp

  • Kamis, 30 Apr 2026 17:51

    Abaikan Sengketa Informasi, Komisioner KI Kecam Kadisdik Riau

    Pekanbaru-Komisioner Komisi Informasi Provinsi Riau, H. Zufra Irwan, S.E., M.M., Sp.Ap, mengecam sikap Kadisdik Provinsi Riau, H. Erisman Yahya, M.H, yang mengabaikan bahkan melecehkan proses persidan

  • Senin, 27 Apr 2026 18:18

    Lebih Cepat dari Target, Tim Penyelaras PWI Pusat Tuntaskan AD/ART

    Jakarta - Tim Penyelaras Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), Kode Etik Jurnalistik (KEJ), dan Kode Perilaku Wartawan (KPW) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat berhasil menuntaskan

    • komentar Pembaca
    berita Terbaru

    Copyright © 2012 - 2026 www.spiritriau.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami Redaksi Pedoman Media Siber Disclaimer Iklan Karir RSS Kontak