Riausky.com

RENGAT - Kian anjloknya Harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit akhir-akhir ini membuat petani swadaya khususnya di Inhu  menjerit.

Apalagi situasi ini dikaitkan dengan persoalan pabrik tidak bisa menampung buah sawit masyarakat dikarenakan tangki penampungan di Pabrik pengolah penuh.

Benarkah situasi yang terjadi seperti itu, Ketua LSM MPR BerNas Hatta Munir meminta pihak terkait, khususnya pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu untuk melakukan pengecekan lapangan untuk memastikan klaim tersebut.

Apalagi, kata Hatta, bila dikaitkan dengan fakta di lapangan dimana truk-truk bermuatan minyak CPO hasil olahan perusahaan di sekitar wilayah Indragiri Hulu tetap berseliweran di Jalan lintas di wilayah Inhu.

''Dari mana jalannya pihak Pabrik mengatakan tangki penampungan CPO mereka (PKS, red) penuh?'' Tanya Hatta munir.

Menyikapi perihal tersebut, Pemda Inhu melalui Sekda Ir H Hendrijal yang dihubungi via  selulernya selasa (12/7) sore mengatakan dalam waktu dekat atau besok pihaknya akan memerintahkan dinas terkait, yakni Dinas Perdagangan dan Dinas perkebunan Inhu untuk turun ke lapangan melakukan chek ke PKS-PKS yang ada di inhu.

''Besok kita akan turunkan tim dari dinas terkait, yakni Dinas Pekebunan dan Dinas Perdagangan untuk melakukan pemeriksaan lapangan,'' ungkap Hendrijal.

Menyikapi rencana tersebut, 
Ketua LSM MPR BerNas Hatta Munir  juga membenarkan sudah mendapat informasi tersebut.

''Kita petani sawit berharap agar pemerintah daerah inhu hendaknya dapat memberikan solusi agar harga TBS sawit petani swadaya dapat dihargai sewajarnya.Tidak bisa hanya menyerahkan mekanisme pasar antara pabrik dan petani dalam menentukan harga,'' ungkap dia. 

Apalagi, kata dia, bila alasan yang diciptakan bagaimana agar harga TBS Sawit petani swadaya tersebut di hargai jauh lebih murah.

Kekhawatiran tersebut, ungkap Hatta, mungkin saja terjadi, karena faktanya, harga antara sawit plasma dan swadaya jauh berbeda. 

''Tidak mungkin disana petani menggantungkan harga sesuai dengan keinginan pabrik saja. Tetap harus ada pengawasan terhadap alasan-alasan yang diberikan terkait harga yang berlaku,'' kata dia.

Apalagi, sebut dia, secara riil, pemerintah provinsi melalaui Dinas Perkebunan juga sudah membuat harga patokan terhadap sawit milik petani. Artinya, penetapan harga oleh pabrik tidak boleh berlaku semena-mena atas keputusan apbrik saja.

Karena, sebut dia, sudah terbukti, saat ini, harga TBS sawit di kalangan petani swadaya sudah jauh di bawah Rp1.000, bahkan ada yang dihargai Rp500-600 per kilogram.

''Kita berharap instansi terkait dan juga di perintah daerah (pemda) Kab Inhu melakukan Sidak ke lapangan, khususnya ke tiap PKS yang ada di Inhu, khususnya lagi   PKS yang tidak memiliki Kebun inti guna mencari tahu kebenaran apakah benar memang Tangki penampungan CPO mereka penuh atau tidak,'' kata dia.

''Kalau nantinya dengan hasil temuan sidak oleh instansi terkait pemda Inhu tidak di temukan tangki penampungan CPO penuh, berarti pihak pabrik jelas- jelas membohongi mayarakat dan pemerintah,'' kata dia.

Bila itu yang terjadi, sambung dia, Pemkab Inhu harus memberi sanksi tegas kepada pihak PKS tersebut.

''Itu kalau memang pemerintah daerah/bupati kita mau menyelamatkan perekonomian petani sawit di Inhu. Dan bila perlu cabut ijin operasional PKS tersebut,'' kata dia.

''Tiap kepala daerah memiliki kewenangan untuk mencabut ijin operasional perusahaan yang beroperasi di wilayahnya.,'' tegas Hatta Munir yang juga petani sawit asal inhu ini