Kamis, 30 Jul 2026
  • Home
  • Ekbis
  • Ekonom Wanti-wanti Pemerintah Soal Bahaya Data Ekonomi Menyesatkan

Ekonomi,

Ekonom Wanti-wanti Pemerintah Soal Bahaya Data Ekonomi Menyesatkan

PT.SPIRIT INTI MEDIA
Rabu, 03 Sep 2025 14:50
Berita satu.com
Ekonom menegaskan pentingnya pemerintah menyampaikan data dan informasi yang valid kepada masyarakat. Data terkait ekonomi yang diberikan tentunya harus selaras dengan yang dirasakan masyarakat di lapangan.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan, transparansi menjadi kunci agar publik tidak kehilangan kepercayaan terhadap kebijakan pemerintah.

“Yang paling utama, pemerintah harus menyampaikan data dan informasi yang benar kepada masyarakat, bukan menutupi fakta dengan data yang menyesatkan dan bisa dimanipulasi,” kata Huda dalam diskusi Investor Daily Talk di Beritasatu TV, Rabu (3/9/2025).

Ia mencontohkan soal data pertumbuhan ekonomi nasional. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,12%.

Namun, kondisi di lapangan justru menunjukkan masyarakat semakin sulit mendapatkan pekerjaan, harga pangan semakin tinggi, dan daya beli menurun.

“Pertumbuhan ekonomi yang diklaim mencapai 5,12% sama sekali tidak mencerminkan realitas masyarakat. Akibatnya, publik tidak percaya terhadap data yang dikeluarkan pemerintah,” ujarnya.

Huda menilai kondisi ini berbahaya, sebab data yang tidak valid akan membuat kebijakan pemerintah tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat.

“Kalau data saja bermasalah, maka kebijakan yang diambil bisa salah arah dan tidak menyentuh persoalan riil,” pungkasnya.***(Berita Satu.com)
Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan, transparansi menjadi kunci agar publik tidak kehilangan kepercayaan terhadap kebijakan pemerintah.

“Yang paling utama, pemerintah harus menyampaikan data dan informasi yang benar kepada masyarakat, bukan menutupi fakta dengan data yang menyesatkan dan bisa dimanipulasi,” kata Huda dalam diskusi Investor Daily Talk di Beritasatu TV, Rabu (3/9/2025).

Ia mencontohkan soal data pertumbuhan ekonomi nasional. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,12%.

Namun, kondisi di lapangan justru menunjukkan masyarakat semakin sulit mendapatkan pekerjaan, harga pangan semakin tinggi, dan daya beli menurun.

“Pertumbuhan ekonomi yang diklaim mencapai 5,12% sama sekali tidak mencerminkan realitas masyarakat. Akibatnya, publik tidak percaya terhadap data yang dikeluarkan pemerintah,” ujarnya.

Huda menilai kondisi ini berbahaya, sebab data yang tidak valid akan membuat kebijakan pemerintah tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat.

“Kalau data saja bermasalah, maka kebijakan yang diambil bisa salah arah dan tidak menyentuh persoalan riil,” pungkasnya.***(Berita Satu.com)
Sumber: Berita satu.com

Ekbis
Berita Terkait
  • Kamis, 30 Jul 2026 13:27

    Tak Terima Divonis 2 Tahun, Gubernur Riau Nonaktif Abdul Wahid Ajukan Banding

    PEKANBARU - Perkara dugaan tindak pidana korupsi yang menjerat Gubernur Riau nonaktif, Abdul Wahid dipastikan belum berakhir di pengadilan tingkat pertama. Pihak penasihat hukum terdakwa secara tegas

  • Kamis, 30 Jul 2026 13:24

    Presentasi Arahan Letjen TNI Richard Tampubolon Bikin Presiden ATU Pilih Indonesia

    JAKARTA - Sebuah kejuaraan internasional tidak pernah lahir hanya karena kesiapan arena pertandingan. Di balik penunjukan sebuah negara sebagai tuan rumah, selalu ada proses panjang yang dipenuhi dipl

  • Kamis, 30 Jul 2026 13:12

    Usung Semangat 'Tiada Prestasi Tanpa Kompetisi', Kejurnas Tenis Pelti Riau Top Junior Cup II 2026 Sukses Dibuka

    PEKANBARU-Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Tenis Pelti Riau Top Junior Cup II 2026 resmi bergulir mulai Rabu (29/7). Turnamen bergengsi yang menjadi ajang pembuktian petenis muda ini dijadwalkan berlangs

  • Kamis, 30 Jul 2026 11:50

    Modus Kepala Sekolah di Batam Tilep Uang Sekolah Rp 143 Juta

    Unit Reskrim Polsek Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau, berhasil menangkap seorang pria berinisial AP (41) yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Sekolah SMA Taruna Kepulauan Riau. Penangkapan ini

  • Kamis, 30 Jul 2026 11:45

    Anggota DPRD DKI Ungkap Dugaan Jual Beli Trayek JakLingko, Pernah Ditawari Rp 4 M

    Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Hengky Wijaya mengungkap dugaan praktik jual beli trayek angkutan JakLingko yang berkaitan dengan mekanisme subsidi pelayanan publik atau Public Service Obligation (P

    • komentar Pembaca
    berita Terbaru

    Copyright © 2012 - 2026 www.spiritriau.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami Redaksi Pedoman Media Siber Disclaimer Iklan Karir RSS Kontak
    slot hoki slot hoki slot gacor sabithoki