Rabu, 29 Jul 2026
  • Home
  • Ekbis
  • Sinergi Pemprov Riau dan TNI-Polri Jaga Ketahanan Energi Nasional

Ekbis

Sinergi Pemprov Riau dan TNI-Polri Jaga Ketahanan Energi Nasional

PT.SPIRIT INTI MEDIA
Rabu, 29 Jul 2026 13:54
PEKANBARU - Menjaga stabilitas kawasan dan menjamin kelancaran produksi objek vital nasional di wilayah yang luas tidak lagi bisa ditangani oleh satu lembaga secara mandiri. Menyadari tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terus memperkuat kolaborasi bersama jajaran TNI, Polri, dan berbagai instansi vertikal untuk mengamankan ketahanan energi dan ekonomi daerah.

Pentingnya kerja kolektif lintas institusi ini ditekankan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, saat memberikan pembekalan dalam acara Sarasehan Kejuangan Perwira Siswa (Pasis) Sekolah Staf dan Komando Angkatan Udara (Seskoau) Angkatan 65 Tahun Pendidikan 2026 di Kota Pekanbaru, Rabu (29/7/2026).


Di hadapan para perwira militer, ia membedah besarnya kontribusi Riau terhadap pasokan energi negara, yang paling utama bersumber dari sektor minyak dan gas bumi di Wilayah Kerja (WK) Rokan. Ladang minyak yang dikelola oleh PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) tersebut memproduksi 131 ribu hingga 152 ribu barel per hari, atau menyumbang sekitar 23 hingga 30 persen dari total produksi minyak nasional.

"Keberlanjutan operasinya berpengaruh langsung terhadap ketersediaan energi nasional dan pencapaian target produksi minyak satu juta barel per hari pada tahun 2030," urainya.


Guna meredam potensi gangguan di lapangan, Pemprov Riau membentuk Satuan Tugas Kelancaran Operasional PT PHR. Satgas gabungan ini melibatkan unsur TNI, Polri, Kejaksaan, hingga SKK Migas guna mempercepat penyelesaian persoalan pertanahan, perizinan, dan aspek hukum yang kerap menghambat kegiatan eksplorasi harian.

Selain cadangan fosil, ia juga memaparkan kekuatan Riau sebagai episentrum perkebunan kelapa sawit nasional. Dengan luasan lahan mencapai 3,87 juta hektare, provinsi ini mampu memproduksi 9,4 juta ton minyak sawit mentah (CPO). Skala produksi masif ini memposisikan Riau sebagai lumbung utama penyedia bahan baku bagi kebijakan energi terbarukan biodiesel B50.

Besarnya skala industri tersebut menuntut regulasi yang tegas agar petani di tingkat tapak turut merasakan dampaknya. "Untuk melindungi pekebun, Pemprov Riau menerbitkan Peraturan Gubernur mengenai tata cara penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar kelapa sawit," jelasnya.

Lewat aturan tersebut, Riau resmi menjadi provinsi pertama yang mengakomodasi penetapan harga berkeadilan bagi petani mitra swadaya, sekaligus menjaga tren harga jual hasil kebun tetap kompetitif di pasar nasional.


Terkait keberlanjutan lingkungan hidup, SF Hariyanto menyoroti langkah tegas pemerintah pusat dan daerah dalam menata kembali kawasan hutan ilegal. Berlandaskan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025, kolaborasi lintas aparat di Riau sukses mengambil alih 331.838 hektare kawasan hutan. Fokus penataan yang humanis dan taat asas kini diarahkan untuk mempercepat pemulihan ekosistem Taman Nasional Tesso Nilo.

"Seluruh satuan tugas tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga stabilitas Riau. Pengelolaan sumber daya energi membutuhkan wilayah yang aman, lingkungan yang terjaga, kepastian hukum, pemerintahan yang berjalan baik, dan koordinasi antarlembaga yang kuat," paparnya menyinggung sistem penanganan terpadu Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang rutin disiagakan bersama TNI dan Polri.

Menutup sesi pembekalannya, ia mengingatkan bahwa wujud bela negara di masa damai adalah kemampuan mengelola sumber daya secara profesional tanpa ego sektoral. "Nilai kejuangan juga tercermin dalam kesediaan untuk duduk bersama, mengambil keputusan bersama, dan bergerak bersama. Sebab, ketahanan energi dan ketahanan nasional tidak dapat dibangun oleh satu institusi saja,"(goriau)
Sumber: https://www.goriau.com/berita/baca/sinergi-pemprov-riau-dan-tnipolri-jaga-ketahanan-energi-nasional.html

komentar Pembaca

Copyright © 2012 - 2026 www.spiritriau.com. All Rights Reserved.