Skandal Impor Ilegal Tiffany & Co, Purbaya Endus Aroma Kongkalikong

PT.SPIRIT INTI MEDIA

Senin, 16 Feb 2026 09:04

(FotoGoriau.com)

JAKARTA �" Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkap indikasi kuat adanya persekongkolan jahat di balik lolosnya ratusan perhiasan mewah Tiffany & Co ke pasar Indonesia tanpa membayar pajak. Pernyataan ini menyusul tindakan tegas Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) yang menyegel tiga gerai merek asal Amerika Serikat tersebut di pusat perbelanjaan elit Ibu Kota.

Dugaan praktik amis ini mencuat setelah tim penindakan menemukan ketidaksesuaian dokumen impor di butik Plaza Senayan, Plaza Indonesia, dan Pacific Place pada Rabu (11/2/2026). Purbaya mensinyalir barang-barang bernilai miliaran rupiah tersebut masuk melalui jalur tikus atau memanipulasi nilai faktur (underinvoicing) yang melibatkan oknum tertentu.

"Saya tanya ke Bea Cukai, bagaimana sih itu. Sebagian besar yang masuk itu barangnya memang tidak bayar. Dicurigai ini barang selundupan atau tidak," tegas Purbaya di Wisma Danantara, Jumat (13/2/2026).

Kepala Seksi Penindakan DJBC Kanwil Jakarta, Siswo Kristyanto, menjelaskan bahwa operasi ini menyasar kategori high value goods yang tidak dicantumkan dalam pemberitahuan impor barang. Saat petugas meminta bukti legalitas, pihak pengelola gerai gagal menunjukkan dokumen perdagangan maupun formulir kepabeanan yang sah secara lengkap.

Temuan ini memicu kecurigaan Purbaya mengenai adanya kongkalikong antara pelaku usaha dengan pihak internal yang meloloskan barang tersebut. Ia berjanji akan menelusuri rantai keterlibatan pihak-pihak yang bermain mata dalam kasus yang merugikan penerimaan negara ini.

"Disuruh kasih lihat formulir perdagangannya, mereka tidak bisa tunjukkan. Jadi memang itu barangnya, ada yang betul-betul selundupan, ada yang bayarnya underinvoicing. Itu kelihatan semua," papar Purbaya.

Kasus ini menjadi peringatan keras bagi ritel barang mewah lainnya agar tidak bermain api dengan aturan kepabeanan. Purbaya menegaskan, pemerintah tidak akan menoleransi praktik bisnis yang tidak transparan dan merusak iklim usaha yang sehat.

"Pokoknya yang ilegal akan kita kejar. Sepertinya ada (kongkalikong), nanti kita lihat siapa yang terlibat itu," pungkasnya.

Hingga saat ini, DJBC masih melakukan inventarisasi dan pendalaman untuk menghitung total kerugian negara akibat praktik manipulasi pajak tersebut. Pengembangan kasus juga dimungkinkan menyasar gerai-gerai lain yang terindikasi melakukan modus serupa.(Grc)

Sumber: GoRiau.com

Berita

Berita Terkait

Rabu, 18 Mar 2026 16:35

Inisial 4 Anggota Bais Terduga Penyiram Air Keras ke Aktivis KontraS

JAKARTA - Komandan Puspom TNI Mayjen Yusri Nuryanto menjelaskan pihaknya telah menerima empat prajurit yang diduga terlibat dalam kasus penyiraman air keras ke Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus.

Selasa, 17 Mar 2026 09:19

Haji 2026 Berpotensi Ditunda Imbas Konflik Timur Tengah, MUI: Bangun Optimisme!

JAKARTA - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa, Asrorun Ni’am Sholeh menyoroti langkah pemerintah yang berencana menunda pemberangkatan jamaah haji 2026 imbas konflik Israel-AS dengan Ir

Senin, 16 Mar 2026 14:32

Rismon Membelot, Roy Suryo Cs Kembali Gugat MK soal UU ITE

JAKARTA - Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma atau dr Tifa akan kembali mengajukan gugatan baru ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sejumlah pasal di KUHP dan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik

Sabtu, 14 Mar 2026 10:39

Peristiwa 14 Maret: Bung Hatta Wafat hingga Lahirnya Albert Einstein

JAKARTA - Sejumlah peristiwa penting dan bersejarah tercatat terjadi pada 14 Maret di berbagai belahan dunia. Salah satunya adalah wafatnya Wakil Presiden pertama Indonesia, Mohammad Hatta atau Bung H

Sabtu, 14 Mar 2026 10:35

Prabowo Larang Pejabat Gelar Open House Mewah saat Lebaran

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meminta para pejabat pemerintah untuk tidak menggelar acara open house secara mewah pada perayaan Idul Fitri 2026. Imbauan tersebut disampaikan Presiden Prabowo dal

komentar Pembaca