TEMBILAHAN – Aktivis Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Qasim (Susqa), Muhammad Ridho desak pihak Kejaksaan Negeri Tembilahan untuk menuntaskan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di Dinas Bina Marga Inhil.  Disinyalir dugaan korupsi disana melibatkan orang kuat di Inhil, mulai dari pengusaha, penguasa dan aparat penegak hukum.

"Sebagai warga Inhil, kita mengharapkan Kejaksaan serius dan bisa menuntaskan dugaan tindak pidana korupsi di SKPD tersebut. Makanya mahasiswa  Inhil yang ada di Pekanbaru, terus mengawasi penuntasan kasus tersebut," ujarnya kepada wartawan melalui HP, Minggu malam, (6/9).

Masih menurutnya, ia mengapresiasi kinerja Kepala Kejaksaan yang sekarang akan penuntasan kasus korupsi. Dari beberapa penanganan kasus korupsi di Kejaksaan berjalan hingga tuntas. Makanya warga Inhil berharap sangat besar kepada Kejaksaan bagaimana penanganan kasus ini berjalan sesuai harapan.

"Meskipun mereka terlibat dalam dugaan korupsi yang terjadi di Dinas Bina Marga melibatkan  penguasa tinggi, pengusaha besar dan aparat penegak hukum, kita optimis penanganannya dapat tuntas. Mereka yang terlibat dapat diganjar sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku,"tambahnya.

Ridho menambahkan dari informasi yang berhasil kita gali, dugaan korupsi yang terjadi ternyata adalah proyek jalan yang ada di Tembilahan. Ini menandakan tindak pidana korupsi di Inhil masif, karena di pusat kota saja oknum-oknum tertentu berani berbuat. Apalagi proyek yang ada di daerah, dimana masyarakat tidak mengerti bagaiamana cara mengawasinya.

Terkadang ia merasa malu saat pulang ke Tembilahan.Hal itu tidak terlepas saat melihat ruas jalan yang yang kondisinya sangat parah. Padahal di Kabupaten lain, jalan Kecamatan saja kondisinya tidak seperti. "Kerusakan ruas jalan di kota Tembilahan bukan dikarenakan faktor geografi, penyebab utamanya adalah dikarenakan korupsi yang sangat parah,"tukasnya.   

Untuk itu, ia mengajak kepada seluruh elemen yang ada di Inhil untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat dalam pengasawasan proyek. Kalau itu tidak dilakukan, kondisi Inhil tetap tidak berobah. "Termasuk dalam hal pengawasan terhadap penuntasan kasus korupsi yang sedang ditangani saat ini," imbuhnya. 

Sementara itu Bupati Inhil HM Wardan saat dimintai tanggapan oleh media terkait permasalahan ini mengatakan, "Saat ini kasus tersebut sudah ditangani oleh Kejaksaan," ujar Bupati sambil berlalu. (dit)

Hukrim