BENGKALIS - Hingga saat ini Tim Penyelidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) proyek penelitian Bioethanol pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Kabupaten Bengkalis 2013 silam masih menunggu hasil audit dan surat resmi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Riau.

Permintaan agar dilakukan audit merupakan pengajuan dari pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkalis kepada BPKP Riau sejak Nopember 2015 silam. "Hasil melalui surat resminya belum disampaikan ke kita, Jadi masih menunggu dari pihak BPKP Riau. Nah, apabila hasilnya resmi sudah ditangan kita, baru akan diproses lebih lanjut," ungkap Kepala Kepala Kejari Bengkalis Rahman Dwi Saputra kepada wartawan, Kamis (06/10/2016).

Sebelumnya, Kejari Bengkalis juga menyebutkan 'molornya' hasil audit dari BPKP Riau ditanggapi sangat serius pihak Kejari Bengkalis. Bahkan jika sampai Agustus lalu belum ada hasil, auditnya akan diusulkan ke BPK. Adanya dugaan tindak korupsi pada proyek pengembangan Bioethanol tersebut menyusul pengambil kebijakan bermasalah serta tidak sesuai atau meleset dari peruntukannya.

Untuk diketahui Program Bioethanol yang digulirkan Pemkab Bengkalis melalui Balitbangda sejak tahun 2012 silam diduga bermasalah karena hanya dijadikan bahan disertasi gelar Doktor oleh kepala badan tersebut bekerjasama dengan salah satu perguruan tinggi di Pekanbaru.

Proyek penelitian dan pengembangan Bioethanol itu bermasalah dari sisi anggaran maupun azas manfaat. Proyek pengembangan dan penelitian Bioethanol serta pembangunan stasiun pengisian bahan bakar di depan Kantor Balitbangda di Jalan Pertanian diperkirakan menyedot APBD Bengkalis milyaran rupiah.(afd) Hukrim