Fahrin Waruwu

Kasi Pidsus Iskandar Zulkarnain SH,MH

ROKAN HULU - Kasus dugaan Korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif di Badan Kepegawaian Daetah (BKD) Rohul sejak tahun 2011 atau Empat Tahun yang lalu  kasusnya kini masih pendalaman oleh Kejaksaan Negeri Pasirpengaraian.

"Belum ada ditetapkan tersangka, dugaan tindak korupsinya masih pendalaman", kata Kasi Pidsus kejaksaan Negeri Pasirpangaraian Iskandar Zulkarnain SH,MH kepada awak media Senin (14/9/2015) sore.

Saat ditanya wartawan, mengapa sampai 4 tahun penanganannya tidak ada tersangka ? sementara  Barang Bukti ada,

Iskandar menjelaskan Masih tahap pendalaman tingkat Korupsinya, terkait Barang Bukti dirinya membenarkan ada dan pihaknya  terus melakukan pengungkapkan kasus dugaan korupsi  tersebut, walaupun hingga kini belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka.

Yang mana kini bernisial SM yang akrab disapa Eneng ini, menjabat asisten III Pemerintahan Kabupaten Rohul. Meski, dirinya dikabarkan sudah mengembalikan uang dugaan korupsi SPPD fiktif tersebut ke kas daerah namun rupanya sampai hari ini yang bersangkutan belum ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

Dalam pemberitaan sebelumnya  Kajari Rohul, mengatakan kalau bernisial SM sendiri telah mengembalikan dana diduga fiktif ke kas daerah sekira Rp 152 juta. Meski dana telah dikembalikan, kasusnya tetap berjalan.

Diakuinya, mengajui Kejari Pasir Pengaraian, sejauh ini Kejaksaan masih mengumpulkan saksi-saksi lain atas dugaan SPPD fiktif tersebut. Jika saksi dirasa cukup, kasusnya segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian untuk disidangkan.

Berdasarkan temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), dana SPPD 2011 sebesar Rp 700 juta. Dari jumlah itu, diduga sekitar Rp 152 juta terjadi penyelewengan dana. (Fah)