BENGKALIS-Menjelang pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2015. Media Sosial (Medsos) dan jejaring sosial mulai muncul menghiasi dunia maya.  Terkait hal itu, maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bengkalis akan mengambil langkah tegas terhadap media sosial dan jejaring sosial, baik itu Facebook maupun Twitter dan lain sebagainya.

"Dalam waktu dekat kita akan lakukan penertiban media sosial paslon yang berkampaye, dan tentunya akan kita batasi tiga akun dan terlebih dahulu harus lapor ke KPU. Ini kita lakukan sebagai upaya pengawasan, "kata Ketua KPU Bengkalis Defitri Akbar melalui Komisioner KPU Bidang Hukum dan Pengawasan Khairul Saleh, SH, Kamis (27/08/15).

Untuk hal itu, menurutnya, pihak KPU dalam waktu dekat, juga akan menjalin MoU pihak perkompeten dalam hal medsos. Media social yang dipergunakan untuk saat ini, KPU membatasi tiga akun yang terdaftar di KPU Bengkalis dari pasangan calon (paslon).

"Kalau tidak terdaftar berarti illegal dan bisa dituntut kalau terjadi hal-hal yang berkaitan dengan black campaign, atau kampanye hitam di medsos, dan sejenisnya, "terangnya.

Dengan wajib terdaftarnya Akun medsos ini, sambungnya lagi. Tentunya KPU juga berusaha ikut mengawasi jalannya pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2015, pada 9 Desember 2015 mendatang.

Disamping itu, sejak telah digelar penetapan pasangan calon dan cabut undian nomor urut, maka pasangan calon (Paslon) dapat berkampanye mulai dari tanggal 27 Agustus-5 Desember 2015.

"Ada beberapa hal yang patut diperhatikan masing-masing pasangan calon, serta tim kampanyenya, agar tidak melanggar hukum, pertama, selama kampanye tidak dibenarkan memasang alat peraga kampanye (APK), "tutur Defitri lagi

Kemudian, sambungnya. Untuk APK dan lokasi kampanye terbuka nantinya akan disusun oleh KPU Bengkalis, dan disekapati bersama oleh Paslon, termasuk titik-titik pemasangan APK itu sendiri.

"Pemasangan APK itu nantinya ada petunjuk dari KPU, dan tim kampanye diharapkan segera menyiapkan desain APK, karena APK itu nantinya KPU yang membiayainya, "ujarnya menjelaskan.(Sup)

Hukrim