net

Ilustrasi

Pasalnya, dua dari enam kecamatan yakni, Kecamatan Enok dan Kecamatan Tanah Merah menyatakan keberatan atas penetapan sementara Kecamatan Kemuning sebagai calon ibu kota. Bahkan, dokumen penolakan sudah dilayangkan oleh BPD dari dua kecamatan tersebut selaku penampung aspirasi masyarakat setempat, langsung kepada Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Lukman Edy yang melaksanakan Kunjungan Kerja ke Kabupaten Inhil, beberapa bulan lalu,

Sayangnya, dukomen penolakan yang diberikan sebagai bahan pertimbangan, hingga sampai saat ini tak kunjung ditindaklanjuti.

Hal ini lah yang dikhawatirkan akan menjadi batu sandungan yang serius dalam proses pemekaran Insel nantinya. Karena berdasarkan masukan yang disampaikan oleh Kementrian Dalam Negeri menyebutkan, usulan pemekaran tidak akan diterima jika ada terjadi konflik.

"Apa yang disampaikan oleh Kemendagri sudah jelas, maka dari itu, penetapan calon ibu kota harus didudukkan bersama enam kecamatan. Selama ini masyarakat Kecamatan Enok dan Tanah Merah taunya Kecamatan Kemuning yang diusulkan menjadi Ibu Kota. Padahal, dokumen penolakan sudah disampaikan kepada Lukman Edy, Wakil Ketua Komisi II DPR RI untuk menengahi persoalan ini agar kemungkinan konflik tidak terjadi. Tapi sampai sekarang ini tindak lanjutnya tidak ada. Khawatirnya ini malah akan menjadi masalah," ungkap Edy Hariyanto Sindrang, tokoh masyarakat setempat, Jumat (11/9).

Oleh karena itu, Edy yang juga merupakan anggota DPRD Inhil dari Fraksi Golongan Karya (Golkar) ini menyarankan, agar pengajuan penolakan tersebut dapat ditindaklanjuti, dengan menggelar kembali musyawarah dari semua tokoh masyarakat di enam kecamatan Insel. Sehingga proses dan perjuangan pemekaran Kabupaten Insel tidak hanya didominasi serta berdasarkan kepentingan sejumlah elit saja.

"Kita tidak mempermasalahkan dimana saja ibukotanya, tapi yang harus dipertimbangkan adalah rentang kendali dan menjadi kesepakatan bersama di 6 kecamatan. Bayangk jika Kecamatan Kemuning manjadi Ibu Kota, setiap urusan menjadi terlambat karena jarak tempuh sangat jauh, yang mencapai 4 jam lebih. Sementara jika dibandingkan dengan jarak dua kecamatan itu ke Ibu Kota Tembilahan tak sampai memakan waktu satu jam. Jadi ini perlu dipertimbangkan kembali dan jangan ada unsur politik dan kepentingan elit dalam proses pemekaran ini, melainkan ada keterlibatan di tingkat bawah," sebut Edy.

Dijelaskan Edi, hal ini perlu dilakukan dan menjadi perhatian serius guna mencegah dan mengantisipasi timbulnya keresahan di kalangan masyarakat, terkait hasil keputusan penetapan calon Ibukota Insel nantinya.

Mirisnya lagi, anggota DPRD inhil dapil 5 di kedua kecamatan juga diduga tidak dilibatkan dalam penetapan ibu kota. Hal ini tentunya menimbulkan pertanyaan dikalangan anggota dewan, dan berkesan para wakil rakyat tak dianggap ada. "Kesannya, kamk seperti dianggap wakil rakyat yang ecek-ecek kalau begini kan," katanya lagi.

Lebih lanjut ia menegaskan, jika usulan penolakan penetapan ibu kota kemuning tidak tidak lanjuti, baik itu DPRD Provinsi maupun Komisi II DPR RI, maka dirinya bersama tokoh masyarakat lain, akan memperjuangkan langsung menyerahkannya dokumen penolakan  tersebut  ke Kemendagri.

"Jika tak juga mendapat respon dari Komisi II DPR Ri, maka tidak ada cara lain selain mengajukan langsung penolakan penetapan Kecamatan Kemuning sebagai Ibu Kota sementara ke Kemendagri," tegasnya. (dit)