Sahril Ramadhana

Kasi Intelijen Kejari Siak, Beny Siswanto, saat sering dengan beberapa awak media, terkait dugaan Kasus ADD kabupaten Siak Tahun 2015, Selasa (17/5/2016) sore.

SIAK - Kasus dugaan korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2015 di Siak, terus menjadi sorotan. Setelah memanggil 30 Kepala Desa dan 12 Camat se-kabupaten Siak, kini Tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Siak, mengumpulkan data untuk diajukan ke Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan provinsi Riau.

"Kasus ini masih tahap penyelidikan, kita masih mengumpulkan alat bukti lengkap untuk diserahkan ke BPKP untuk di audit," kata Kepala Kejari Siak, Zondri melalui Kepala Seksi Intelejen Kejari Siak, Beny Siswanto kepada media ini, Selasa (17/5/2016) sore.

Dia juga mengungkapkan, kasus dugaan ADD tersebut melibatkan pejabat plat merah yang ada di instansi Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa (BPMPD) kabupaten Siak.

"Indikasinya ada keterlibatan pejabat plat merah di BPMPD dan beberapa Camat, nantilah kita lihat hasilnya setelah diaudit. Paling lama 2 sampai 3 bulan lagi akan kita ekspose ke media, " ujarnya.

Seperti pemberitaan beberapa waktu lalu, 12 dari 14 camat di Siak sudah memenuhi panggilan Kejari Siak, termasuk Kepala BPMPD Siak Abdul Razak. Bahkan, 30 kepala desa se-kabupaten Siak juga sudah dimintai keterangan oleh Tim penyidik Kejari Siak, terkait dugaan ADD tersebut.

Adapun camat yang sudah memenuhi panggilan Kasi Intelijen Kejari Siak, diantaranya Camat Kandis, Camat Minas, Camat Sungai, Camat Sabak Auh, Camat Sungai Mandau, Camat Lubuk Dalam, Camat Bungaraya, Camat Siak, Camat Dayun, Camat Koto Gasib, serta Camat Pusako. (ril)