PALU - Ombudsman perwakilan Sulawesi Tengah (Sulteng) mengungkapkan ada tiga jenis pungutan liar (pungli) tertinggi di daerah tersebut yakni di sekolah, penerimaan calon pegawai negeri sipil dan perparkiran.

"Ini tiga jenis pungli terbanyak laporan yang masuk ke Ombudsman," kata Kepala Ombudsman perwakilan Sulteng, Sofyan Farid Lembah di Palu, Sabtu (29/10/2016).

Menurut dia, tahun 2016 laporan terhadap pungutan di sekolah menurun dibanding 2015 dari 22 pelaporan berkurang hanya empat pelaporan.

"Kasusnya seperti gunung es. Itu yang melapor kami yakin banyak yang tidak melapor," katanya.

Sofyan mengatakan, di instansi lainnya juga terjadi pungutan seperti di kepolisian, Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Perhubungan.

"Di kepolisian bentuk punglinya seperti penangguhan penahanan, memasukkan makanan di sel juga kadang dimintakan uang," katanya.

Sementara di BPN, bentuk pungutan liar itu kata dia, seperti pengurusan sertifikat tanah di mana terdapat biaya di luar tarif yang sesungguhnya. Demikian halnya di lembaga pemasyarakatan juga ada pungli seperti masuk keluar lembaga pemasyarakatan, pengawalan dan fasilitas dalam lembaga.

Sebelum ada instruksi Presiden terkait sapu bersih pungutan liar, sambung Sofyan, Ombudsman sudah melakukan pengawasan terhadap sejumlah praktik pungli yang selama ini dicurigai sebagai sarang pungli. Sapu bersih terhadap pungli menurutnya, tidak bisa diharapkan hanya dengan operasi tangkap tangan tetapi harus ada sistem yang dibangun sehingga praktik pungli dapat ditekan. (Okezone.com)