Proyek MY Bernilai Hampir Rp 1 T Masih Jadi Tanda Tanya Di Masyarakat Inhil
Laporan: Aditya Prahara
Selasa, 01 Sep 2015 15:53
TEMBILAHAN - Hingga saat ini persoalan kelanjutan proyek Multiyears (MY) yang pagu dana hampir Rp 1 T yang dimulai oleh Bupati Indragiri Hilir sebelumnya, Indra Mukhlis Adnan masih menjadi tanda tanya besar dikalangan masyarakat.
Proyek Multiyears yang dimaksud adalah pembangunan jalan Tempuling-Mandah, pembangungan gedung Islamic centre dan pembangunan Unisi kini hanya meninggalkan bangunan bernilai milyaran yang tidak digunakan karena belum siap.
"Dulu, ini merupakan kabar gembira bagi kami, khususnya untuk pembangunan jalan Tempuling-Mandah. Jalan tersebut merupakan harapan untuk membuka isolasi daerah utara, khususnya Mandah dan sekitarnya yang selama ini hanya bisa didatangi dengan menggunakan jalur laut," ungkap Endi Saputra, salah seorang warga Kecamatan Mandah, Minggu (30/8).
Sejuta harapan memang mengiringi saat Indra Mukhlis Adnan membuat terobosan pembangunan proyek multiyears tersebut. Tidak hanya pembangunan untuk akses transportasi yang diharapkan, namun pembangunan Islamic Centre dan Unisi seyogyanya akan merubah dunia pendidikan Inhil.
Sayangnya, proyek multiyears untuk kemajuan daerah tersebut gagal terlaksana dengan baik. Bahkan, hingga berakhir masa kepemimpinan Indra Mukhlis Adnan sebagai bupati Inhil berakhir, proyek tersebut tidak kunjung selesai.
"Semua itu seperti mimpi, saat terbangun semuanya sirna. Dan sudah berjalan dua tahun kepemimpinan pak Wardan, namun belum terlihat keinginan beliau untuk melanjutkan pembangunan proyek multiyears yang sudah terlanjur menghabiskan dana sangat besar tersebut," kata Dedek Pratama, salah seorang mahasiswa Inhil, minggu (30/8).
Padahal, jika tidak dilanjutkan justru akan merugikan daerah. "Uang yang sudah dikeluarkan akan sia-sia. Saya berharap Bupati Wardan dan DPRD Inhil, khususnya bagi anggota DPRD periode lalu yang masih dipercaya sebagai wakil rakyat untuk terus mendesak penyelesaian pembangunan proyek multiyears yang telah mereka setujui pada zaman pak Indra," ungkapnya. Hukrim
Usai Lolos dari OTT Gubernur Riau, Tenaga Ahli Gubri Dani M Nursalam Serahkan Diri ke KPK
JAKARTA â€" Tenaga Ahli Gubernur Riau, Dani M Nursalam (DMN), akhirnya menyerahkan diri ke Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Selasa (4/11/2025) malam. Langka
Kemendagri Akhirnya Tunjuk SF Hariyanto Sebagai Plt Gubernur Riau
JAKARTA-Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Gubernur Riau, Abdul Wahid, sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan atau jatah preman (japrem) terhadap pejabat di lingkungan Dinas P
Gubernur Riau Ancam Copot Pejabat Jika Tak Setor 'Jatah Preman' Rp 7 M
Jakarta-KPK menetapkan Gubernur Riau Abdul Wahid sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan. Abdul Wahid disebut mengancam bawahannya jika tak memberikan uang yang disebut 'jatah preman'."Bagi
KPK Tetapkan Gubernur Riau Abdul Wahid Jadi Tersangka Korupsi
Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Gubernur Riau Abdul Wahid sebagai tersangka korupsi dalam kasus tangkap tangan pada Rabu (5/11/2024). Pengumuman status tersangka dis
Budi Prasetyo Beberkan Hasil Pemeriksaan OTT Gubernur Riau dan 8 Orang Tersangka Lainnya
Jakarta-Update perkembangan Kegiatan Operasi Tangkap Tangan (OTT) tersebut di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Riau. Komisi Pemberantasan Korupsi mengamankan sejumlah 9 orang.Dari 9 orang itu dan yang