Afdal Aulia

BENGKALIS-Isu nasional tentang semakin maraknya pungutan liar alias pungli termasuk upaya pemberantasannya, masih belum bergema di Kabupaten Bengkalis. Kalangan masyarakat meyakini pungli masih merajalela di kabupaten Bengkalis, terutama di instansi pemerintahan dalam hal pengurusan perizinan serta masalah proyek.

Direktur Badan Anti Korupsi-Lembaga Investasi Penyelamatan Uang Negara (BAK-LIPUN) Abdul Rahman S meyakini kalau praktek pungli yang sudah tumbuh subur di Indonesia juga masih terus berlangsung di Negeri Junjungan. Bahkan praktek pungli serta praktek suap diyakini masih ada di SKPD-SKPD Pemkab Bengkalis.

"Contoh saja dalam hal pengurusan berbagai hal di Pemkab Bengkalis, diduga masih ada oknum PNS di SKPD tertentu yang melakukan praktek pungli, dan mayoritas sasaran pungli tersebut adalah masyarakat yang berurusan serta rekanan. Dalam lelang proyek, praktek pungli terjadi pada rekanan yang memenangkan lelang dengan istilah uang setoran, kemudian biaya pembuatan kontrak proyek dikenakan kepada rekanan, sampai pungutan pada saat terminj untuk KPA, PPTK dan tim VHO,"ungkap Abdul Rahman, Selasa (25/10/2016).

Ia juga menyentil sejumlah perizinan yang masih dikenai biaya kepada masyarakat, termasuk adanya pungutan-pungutan liar yang terkesan di-legalkan dan sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat serta oknum pemerintahan. Untuk itu, bupati bersama Inspektorat Bengkalis serta pihak kepolisian diminta untuk membentuk tim terpadu pemberantasan pungli diseluruh Bengkalis.

Abdul juga mengemukakan, ada dugaan indikasi pungli dalam penerimaan tenaga honorer dibeberapa SKPD, karena sebenarnya tidak ada penerimaan untuk tenaga honorer tapi terkesan dilakukan pembiaran. Dalam berbagai pengurusan administrasi mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan sampai desa diyakini masih ada oknum pemerintahan yang melakukan pungli.

"Pemberantasan pungli lebih berat dari penanganan kasus korupsi, karena dilakukan secara berjamaah dan suka sama suka antara si pemberi dan penerima. Walaupun si pemberi khususnya kalangan masyarakat dalam kondisi tertekan,"ulas Abdul lagi.

Menanggapi hal itu Kapolres Bengkalis AKBP Hadi Wicaksono kepada wartawan menyebutkan bahwa pihaknya sudah membentuk tim internal dalam penanganan masalah pungli yang dilakukan anggota kepolisian. Tim terpadu itu sendiri mulai diefektifkan sekitar awal November depan, dan dipimpin langsung Wakapolres Bengkalis.

Terkait pemberantasan pungli di eksternal kepolisian, Kapolres menyebutkan bahwa pihaknya tidak membentuk tim khusus, karena penanganan pungli berada di Satuan Reskrim dan Satuan Intel Polres Bengkalis. Pengawasan internal serta pembinaan terhadap anggota kepolisian di Bengkalis terus dilakukan, supaya tidak melakukan praktek pungli di lapangan saat bertugas ataupun tidak.

"Pungli terjadi karena ada paksaan atau tekanan karena ada kepentingan. Mau tidak mau, masyarakat yang berurusan terpaksa harus mengeluarkan biaya yang sama sekali tidak diberlakukan kepada masyarakat. Kita dari Polres Bengkalis melakukan terlebih dahulu pembenahan kedalam, kemudian untuk eksternal dilakukan oleh Satuan reskrim dan Intel,"jelas Hadi Wicaksono.(afd)