net

Ilustrasi

BENGKALIS - BAK-LIPUN apresiasi terkait telah ditingkatkannya dari penyelidikan menjadi penyidikan terhadap kasus dugaan SPPD fiktif tahun 2012-2014 lalu di Dispenda Kabupaten Bengkalis dimana kasus tersebut ditangani oleh kejari bengkalis sejak beberapa bulan terakhir. Walaupun hingga sampai tingkat penyidikan ini, belum diketahui kerugian negara secara pasti.

Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif BAK-LIPUN Abdul Rahman.S, Kamis (21/01/2016). Ia meminta agar disegerakan untuk menetapkan  para tersangka, diduga sejumlah pejabat yang bertugas pada waktu itu  terlibat di Dinas tersebut.

"Pertimbangan agar segera menetapkan tersangka ini, lantaran kasus yang ditangani oleh Kejari Bengkalis soal korupsi sangat banyak dan belum tuntas, dan masih terus dilakukan pengembangan kasus. Contohnya kasus besar yang merugikan negara mencapai Rp. 265 miliar yang melibatkan perusahaan BUMD PT. BLJ penyertaan modal Rp. 300 Miliar, "beber Abdul Rahman S.

Juga lanjutnya, yang sampai saat ini masih terus dilakukan penyelidikan dan penyidikan, seperti dugaan korupsi penelitian program Bioethanol di Balitbang Bengkalis. Lantas dugaan korupsi dana ADD di Desa Tasik Serai, Kecamatan Pinggir juga belum tuntas penanganannya oleh Kejari Bengkalis.

"Soal kasus BLJ ini, pihak Kejari Bengkalis yang menangani kasus pencucian uangnya saja (TPPU), sampai sekarang belum juga ditetapkan siapa tersangka barunya. Informasi yang kita terima telah ada 3 orang lagi telah dibidik Kejari untuk ditetapkan sebagai tersangka terkait TPPU, "ulas Abdul.

Oleh karena itu, karena PR di Kejari sangat banyak dan personilnya sangat terbatas, maka setelah ditingkatkan penyidikan kasus dugaan SKPD Fiktif di Dispenda tersebut, orang yang terlibat untuk segera ditetapkan sebagai tersangka. Supaya pekerjaan Kejari Bengkalis dalam menuntaskan kasus korupsi lebih dipercaya oleh masyarakat.(afd)