Tindak Lanjuti Keluhan Bupati, DPR Gelar Rapat Bersama Pimpinan Kemendagri

PT.SPIRIT INTI MEDIA

Kamis, 30 Jul 2026 14:48

JAKARTA - Komisi II DPR mengundang asosiasi kepala daerah bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dalam rapat dengar pendapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/7/2026). Agenda utama dari pertemuan tersebut adalah membahas perbaikan kebijakan strategis antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk evaluasi instrumen keuangan regional.

Ketua Komisi II DPR Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menjelaskan, unsur pemerintah daerah yang dilibatkan secara langsung mencakup Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI).

Rapat lintas instansi ini merupakan langkah tindak lanjut setelah adanya komunikasi antara kepala daerah dengan pimpinan dewan perwakilan rakyat pada pekan sebelumnya.

"Minggu lalu Ketua Umum APKASI beserta jajaran pengurus APKASI telah bertemu dengan Wakil Ketua DPR RI Kanda Prof Dr Sufmi Dasco Ahmad. Dan hasil dari pertemuan itu kira-kira kami tindak lanjuti melalui RDP dan RDPU hari ini. Karena itu kita beri apresiasi kepada APKASI yang telah menjadi inisiator pada pertemuan ini," bebernya.

Fokus pembahasan menyangkut penyesuaian remunerasi, skema distribusi dana bagi hasil, serta dorongan terhadap pendapatan asli daerah di tingkat kabupaten dan kota. Untuk penyelesaian masalah di tingkat provinsi, ia menyatakan akan ada penjadwalan rapat secara terpisah.

"Hari ini kami ingin mendengarkan keluh kesah masalah yang mudah-mudahan bisa kita carikan solusinya pada level kabupaten/kota dulu. Nanti gubernur akan kita carikan waktu khusus di RDP dan RDPU yang lain," ujarnya.

Dalam forum tersebut, otoritas legislatif mendesak kementerian terkait untuk memaparkan langkah-langkah administratif yang dapat memperkuat geliat ekonomi di seluruh wilayah otonomi.

"Kami minta dari Kemendagri bisa merespons dengan memberikan kira-kira kondisi terkini terkait dengan kebijakan apa yang bisa kita tempuh untuk melakukan perbaikan-perbaikan ke depan agar hubungan pusat dan daerah ini semakin kuat. Geliat ekonomi di daerah bisa semakin baik," tambahnya.

Turut disoroti pula persoalan kemampuan anggaran dalam memenuhi kewajiban belanja pegawai, khususnya Aparatur Sipil Negara dan tenaga kerja berstatus kontrak pemerintah.

"Termasuk juga yang tidak kalah penting kami terus memikirkan nasib ASN terutama PPPK di daerah. Jangan sampai kemudian APBD kita tergerus dan kemudian tidak mampu membayar gaji mereka dan mereka terancam nasib dan masa depannya,"(goriau)