Sabri

Tim LSM Koalisi Saat Melaporkan Kepala Desa Rengak Dungun Ke Penegak Hukum

MERANTI - Lembaga Swadaya Masyarakat Tim Pencari Fakta dan Keadilan serta LSM TPK Kepulauan Meranti yang mengatasnamakan (TIM Koalisi LSM TPK dan Media) resmi melaporkan Kepala Desa Renak Dungun ke Aparat Penegak Hukum, polres Kepulauan Meranti beberapa hari yang lalu.

Hal itu disampaikan M.Rafi Ketua LSM Pencari Fakta dan Keadilan kepada wartawan, sabtu (15/10/16) " kita melaporkan kepala desa rengak  dangun kepenegak hukum, diduga ada aroma korupsi dana Add pada Tahun Anggaran 2015 lalu,yang terkesan sarat KKN," ujar Rafi

Awalnya mereka mendapat laporan  serta informasi dari masyarakat setempat, dan ketika melakukan  investigasi pihak Tim Koalisi LSM TPK dan Media dilapangan dimana ditemukan beberapa titik pekerjaan proyek Desa dari 4 (empat) mata anggaran yang di luncurkan oleh Pemerintah Pusat (APBN) Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, ada terkesan tidak terealisasi  sebagaimana mestinya.

" Ironisnya dimana kegiatan proyek desa diduga terjadinya penggelembungan dana atau Mar-Up Anggaran yang tidak sesuai RAB atau Spek, bahkan dana ADD dari Pemerintah Pusat APBN senilai Rp. 313.653.400 tidak ditemukan kegiatan proyek Desa di duga alias fiktif," jelas Rafi

Dia menambahkan, namun sangat disayangkan dana ADD yang disalurkan oleh Pemerintah Pusat (APBN) Provinsi Riau maupun Pemerintah Daerah senilai kurang lebih 2 M terkesan kurang menyentuh ke Masyarakat.

Dari berbagai sumber informasi masyarakat setempat menuturkan prihatinnya kepada TIM Koalisi LSM TPK dan Media anggotanya yang langsung dikerahkan kelapangan menanggapi pengaduan Masyarakat yang menurut masyarakat setempat bahwa alokasi dana ADD bantuan Pemerintah Pusat APBN senilai Rp. 313.653.400 terkesan tidak terealisasi sama sekali.

"Sejauh ini temuan atas indikasi korupsi Dana ADD Desa Renak Dungun Pihak kami telah melayangkan surat klarifikasi/konfirmasi secara resmi kepada Desa Renak Dungun dalam isi surat mengatas namakan TIM Koalisi TPK dan Media bernomor : 06/KL-LSM.TPK.Media/IX/2016 tersebut. Pihak kami memintak pihak Kepala Desa Renak Dungun yang terkait untuk dapat memberikan penjelasan secara terperinci yang melatarbelakangi dugaan korupsi dana ADD Desa Renak Dungun, Namun sampai tenggang waktu yang kami berikan berakhir sementara Pihak yang bersangkutan tidak bersedia menjawab surat klarifikasi/konfirmasi maka dengan ini kami anggap sepakat dan sah permasalahan ini untuk kami publikasikan ke publik melalui beberapa media yang sudah tersedia dan ditindak lanjut ke aparat penegak hukum setingkat Kabupaten Kapolres,kajari dan maupun setingkat Provinsi Riau Kapolda dan Kajati Riau," ungkapnya.

Pihaknya sangat mengharap kepada penegak hukum yang baru yang bertugas di Kabupaten yang termuda di Riau ini bisa menyalurkan keinginan masyarakat yang anti dengan pengguna anggaran keuangan Negara yang mensensarakan Rakyat.(Sbi)