"Kami harus bekerja sama dengan negara-negara lain untuk menuntut keras Kim Jong-un agar menghentikan peluncuran rudalnya yang membahayakan kemanusiaan," kata Abe, seperti dikutip dari Express, Rabu (3/2/2016).

Berdasarkan informasi yang diserahkan Korut ke Organisasi Maritim Internasional (IMO), rencananya satelit observasi bumi itu akan diluncurkan antara 8–25 Februari. Pyongyang mengumumkan rencananya agar masyarakat sipil, pesawat-pesawat dan lainnya bisa menjauh dari lokasi peluncuran.

Selain terhambat oleh kecaman dari dunia internasional, negara paling tertutup itu juga terhalang sanksi PBB. Korut dilarang terlibat dalam uji coba rudal balistik maupun senjata nuklir apa pun. Setelah uji coba nuklir keempat mereka pada awal Januari 2016, yang diisukan bisa menyapu daratan AS dalam sekali tebas.

Di Washington, diplomat top untuk Asia Timur Daniel Russel mengatakan AS sedang melacak laporan dari peluncuran yang direncanakan Utara. Juru bicara Departemen Luar Negeri AS John Kirby juga mendesak PBB untuk segera mengirimkan pesan peringatan keras kepada Korut.

Akan tetapi, Jong-un dan pemerintahannya sampai sekarang masih kekeuh akan menjalankan peluncuran satelit dengan rudal jarak jauh tersebut sesuai perencanaan. Menurutnya, mereka memiliki hak dan kedaulatan untuk melanjutkan program luar angkasa tersebut, tidak peduli betapa gigihnya negara lain melarang mereka.