TRIPOLI – Lima tahun berlalu sejak Presiden Moammar Khadafi digulingkan oleh rakyatnya, kini Libya dikabarkan kembali bergejolak. Sekali lagi, upaya kudeta dilancarkan pada Jumat 14 Oktober 2016 malam waktu setempat terhadap pemerintahan sementara yang berlaku di Libya, yang disebut Dewan Peralihan Nasional.

Seperti diwartakan The Guardian, Sabtu (15/10/2016), kudeta yang dipelopori oleh militer itu telah berusaha menduduki gedung-gedung penting pemerintahan dan sebuah stasiun televisi. Mereka bersumpah siap berperang untuk membebaskan Libya dan mengambil alih kekuasaan.

Pemerintah Libya sementara bentukan PBB bertindak cepat. Menteri dalam negeri diperintahkan segera mencari otak kudeta. Tentara yang setia pada pemerintah pun dikerahkan menangkap para pemberontak.

Segera saja para pelakunya diamankan dari Hotel Rixos yang dihuni oleh sejumlah pejabat pemerintahan. Usut punya usut terungkap bahwa otak kudeta militer Libya adalah mantan perdana menteri (PM), Khalifa al Ghwell.

Upaya penangkapan Ghwell dan kawan-kawan berlangsung damai. Tanpa perlu adu senjata, pihak pemberontak memutuskan mundur pada siang waktu setempat.

Kasus kudeta militer di Tripoli ini masih dalam penyelidikan. Demikian juga terkait keberadaan sang presiden sementara, Fayez Mustafa al Sarraj, hingga saat ini tidak diketahui. Pria yang sekaligus ditunjuk PBB merangkap jabatan perdana menteri tersebut tidak ditemukan saat kudeta bergemuruh di ibu kotanya.

Kudeta militer Libya saat ini bergantung kepada para loyalis provokator yang mengendalikan Tripoli. Dalam hal ini, pihak militer yang melakukan kudeta dikabarkan telah mengawali perjuangannya dengan bertempur kecil-kecilan di kota selama bermingu-minggu.

Situasi politik di Libya sendiri dilaporkan sedang tidak stabil. Pemerintah berharap perjanjian yang dimediasi Amerika Serikat pada Desember 2015 dapat memberikan kemajuan signifikan bagi penyatuan negara lagi.

Meski begitu, bulan lalu pasukan dari parlemen terpilih di Tobruk, yang bermusuhan dengan pihak berwenang di Tripoli, merebut empat pelabuhan minyak utama. Kawasan tersebut sebelumnya dikuasai oleh pasukan pro-pemerintah sementara (GNA).

Diplomat PBB yang didukung Washington, London, dan Uni Eropa berharap GNA bisa menjadi satu pemerintahan. Negara Barat menyatakan, ingin membawa faksi-faksi di Libya duduk bersama untuk berperang melawan ISIS sekaligus menanggulangi masuknya pengungsi dalam jumlah besar ke Eropa.

Sayangnya, GNA gagal memenangkan dukungan dari rakyatnya maupun sokongan krusial dari Parlemen Torbuk. Meski begitu, pasukan GNA terus terlibat dalam penggempuran atas ISIS di kota pesisir Pantai Sirte selama lima bulan terakhir. (Okezone.com)