DAMASKUS – Pemerintah Rusia dilaporkan telah mengusulkan rencana reformasi Suriah yang akan berlangsung selama 18 bulan yang diikuti dengan pemilihan presiden. Dalam proposal berisi delapan pokok bahasan tersebut, Rusia tidak melarang partisipasi Presiden Bashar al Assad dalam pemilihan yang direncanakan.

"Presiden Suriah yang terpilih akan memiliki peran sebagai panglima angkatan bersenjata, pengendali lembaga-lembaga khusus, dan kebijakan luar negeri," demikian tertulis dalam rancangan dokumen tersebut, sebagaimana dilansir Reuters, Rabu (11/11/2015).

Dokumen itu juga menyebutkan bahwa Suriah harus menyetujui langkah-langkah yang akan dibicarakan dalam pertemuan mendatang yang diorganisir oleh PBB. Proses reformasi yang diusulkan tersebut tidak akan diketuai oleh Presiden Assad, melainkan oleh kandidat yang disetujui oleh semua pihak yang terlibat.

Rancangan reformasi ini diyakini merupakan salah satu cara diplomasi Rusia untuk mengakhiri konflik Suriah yang telah berlangsung selama empat tahun dan merenggut ratusan ribu jiwa. Pada pembicaraan sebelumnya yang digelar di Wina, Austria bulan lalu, Negeri Beruang Merah itu menyatakan keinginannya untuk melibatkan pihak oposisi Suriah dalam diskusi mengenai masalah ini di masa mendatang.

Namun, berbagai pihak meragukan pihak Barat akan menerima usulan Rusia tersebut. Pasalnya, mereka bersikeras untuk menurunkan Assad dari kekuasaannya, dan tidak menginginkan Assad untuk berpartisipasi kembali dalam pilpres.